Hasil KLB Ditolak Pemerintah, Moeldoko Disarankan Buat Partai Sendiri

Moeldoko
Moeldoko gelar jumpa pers menanggapi isu kudeta Partai Demokrat. (foto: detik/Sachril)

harianpijar.com, JAKARTA – Pemerintah menyatakan menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko yang didaftarkan ke Kemenkumham. Terkait hal itu, Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai langkah Menkumham Yasonna Laoly sudah tepat.

“Ini langkah tepat dan sudah sesuai UU (Keputusan Menkumham),” ujar Feri Amsari kepada awak media, Rabu, 31 Maret 2021.

Feri Amsari pun lantas memberi saran kepada Moeldoko. Dirinya menyarankan Moeldoko agar membuat partai politik sendiri.

“Sebaiknya sih memang Moeldoko memilih buat partai lain karena langkah-langkahnya sudah sedari awal tidak sesuai UU,” sebutnya.

Sementara itu, ahli hukum tata negara lainnya, Duke Arie Widagdo, menilai langkah kubu Moeldoko menggelar KLB tidak tepat. Seharusnya, kata dia, mereka menempuh mekanisme internal partai terlebih dahulu.

Baca juga:   Bicara Soal Potensi Kolaborasi dengan PDIP di MPR, Demokrat: Tergantung Lobi

“Menurut saya, seharusnya dari awal jika PD Kubu Deli Serdang ingin diakui, maka harus menempuh mekanisme internal partai terlebih dahulu. Dan jika ingin tetap mengajukan KLB, tentunya harus memenuhi persyaratan KLB dan pastinya peserta KLB haruslah setiap pemegang amanat berdasarkan surat mandat dari daerah untuk bisa mengikuti KLB tersebut. Jadi ini menurut saya yang mengganjal proses legalisasi PD Kubu Moeldoko di Kemenkumham,” jelas Duke Arie Widagdo.

Duke Arie Widagdo menyebut langkah Kemenkumham sudah tepat. Pemerintah harus mengakui AD/ART partai politik yang terdaftar di Kemenkumham sebagai pedoman menilai keabsahan sebuah parpol.

“Sebagai dasar pemerintah mengakui eksistensi partai tentunya juga harus mengacu pada AD/ART partainya, demikian halnya dengan PD,” kata Duke Arie Widagdo yang juga dosen di Universitas Negeri Gorontalo ini.

Baca juga:   Partai Demokrat Pastikan Tidak Akan Mengirimkan Perwakilan Ke Pansus KPK

Seperti diketahui, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak permohonan kubu Moeldoko karena terdapat dokumen yang tidak lengkap.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” ujar Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu, 31 Maret 2021.

Adapun dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Atas dasar itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” pungkas Yasonna Laoly. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar