Demokrat Persilakan Kubu Moeldoko Melawan Lewat PTUN Usai Hasil KLB Ditolak

Herzaky-Mahendra-Putra
Herzaky Mahendra Putra. (foto: detik/Azhar)

harianpijar.com, JAKARTA – Kubu Moeldoko bakal mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut ditolak pemerintah. Partai Demokrat mempersilakan hal itu.

“Ya kalau dari kami silakan saja (melawan lewat PTUN), ya kan. Tapi kami sangat yakin legal standing-nya sangat lemah,” ujar Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Maret 2021.

Pemerintah, dikatakan Herzaky Mahendra Putra, mengakui AD/ART Partai Demokrat yang sah adalah yang terdaftar sejak 2020. Dirinya menyebut posisi kubu Moeldoko lemah di mata hukum.

“Ini sudah jelas dari pemerintah bahwa yang dipakai, yang diakui saat ini adalah Undang-Undang Parpol, kemudian Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 dan juga adalah AD/ART tahun 2020 yang sudah disahkan dengan SK Menkumham, MH (Nomor) 09 Tahun 2020 dan sudah tercatat dalam lembaran berita negara, gitu,” ucapnya.

Baca juga:   SBY Dinilai Playing Victim, Demokrat: Coba Bung Pangi yang Difitnah!

Herzaky Mahendra Putra menyebut KLB di Deli Serdang adalah acara ilegal. Dirinya menyatakan pihaknya siap jika harus melawan gugatan kubu Moeldoko di PTUN.

“Jadi buat apa kemudian mereka mengatakan bahwa, katakanlah, ‘Oh, mengapa perlu ada persetujuan majelis tinggi partai?’ Sedangkan syarat pertama, DPD tidak terpenuhi, DPC pun tidak terpenuhi, gitu. Kalau kami sangat yakin, legal standing mereka itu lemah. Tapi lagi-lagi hasilnya seperti apa, kita ikuti proses di pengadilan. Kami tidak ingin mendahului pengadilan,” kata Herzaky Mahendra Putra.

Sebelumnya, pemerintah menolak hasil KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko yang didaftarkan ke Kemenkumham. Penggagas KLB memastikan pihaknya akan melakukan perlawanan ke PTUN usai putusan pemerintah.

“Pertama, saya apresiasi bagus, agar tidak tampak pemerintah melakukan intervensi sebagaimana mereka punya tuduhan, bagus kan, berarti pemerintah aman,” ujar salah satu penggagas KLB Partai Demokrat Hencky Luntungan saat dihubungi, Rabu, 31 Maret 2021.

Baca juga:   Demokrat: Kalau Ketua DPR-nya PDIP, Bagusnya Ketua MPR Dijabat oleh Kami

Hencky Luntungan mengatakan pemerintah saat konferensi pers siang tadi menggeser persoalan itu ke PTUN. Dengan demikian, kata dia, jika ke PTUN, keputusan itu nantinya merupakan keputusan negara.

“Kedua, pemerintah menggeser itu pada PTUN, jadi kalau sudah pada PTUN, berarti sudah urusan negara, jadi keputusan bukan di pemerintah tapi keputusan negara. Nah, kalau sudah keputusan negara, siapa yang berani lawan lagi,” kata Hencky Luntungan.

“Jadi langkah kita adalah PTUN, jadi ada gugatan PTUN, ada gugatan pengadilan penipuan serta kebohongan publik, (gugatan PTUN) itu akan dilakukan oleh teman-teman di DPP KLB. Nah, itu (kapan) urusan mereka (DPP KLB). Bukan bisa dipastikan, sudah pasti (ke PTUN) ya,” tambahnya. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar