AHY Cs Tak Hadiri Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen, Demokrat: Ada Agenda Lain

AHY
. (foto: dok. Istimewa)

harianpijar.com, JAKARTA – Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan alasan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) cs tidak menghadiri sidang gugatan pemecatan Jhoni Allen Marbun sebagai kader. Menurutnya, AHY cs tengah ada agenda lain.

“Ada agenda lain, karena kami mau fokus dengan membantu rakyat. Kami ada agenda,” ujar Herzaky Mahendra Putra kepada awak media di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Maret 2021.

Menurut Herzaky Mahendra Putra, Partai Demokrat telah memiliki tim hukum yang mengurus permasalahan seperti gugatan Jhoni Allen Marbun. Dirinya menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Tapi tentunya kami sangat menghormati pengadilan, hanya kali ini belum bisa. Nanti kita akan coba cek ke teman-teman lembaga pembela demokrasi. Kami punya nih, tim pembela demokrasi ini, dari beliau-beliau yang akan bertanggung jawab menghadiri sidang gugatan terhadap kami,” ucapnya.

Selanjutnya, dikatakan Herzaky Mahendra Putra, Partai Demokrat akan menelaah gugatan Jhoni Allen Marbun. Pihaknya juga masih menunggu masukan dari tim hukum yang mereka bentuk.

“Ya kalau dari kami, kami akan telaah dulu tentunya. Yang pasti kami akan ikuti proses yang berlaku dengan baik. Intinya, kami menunggu masukan dari tim pembela demokrasi kami, karena bagaimanapun ini masalah kita bersama, perjuangan kita bersama menegakkan demokrasi,” kata Herzaky Mahendra Putra.

Baca juga:   Demokrat: SBY Tak Pernah Titip atau Usulkan Moeldoko Jadi Kepala KSP ke Jokowi

“Di mana pun berada, harapannya pengadilan dapat jadi benteng terakhir demokrasi ini,” imbuhnya.

Jhoni Allen Marbun menggugat AHY cs lantaran menilai pemecatannya sebagai kader Partai Demokrat tidak sesuai AD/ART partai. Herzaky Mahendra Putra pun menepis anggapan itu.

“Ya kan sangat tegas dan jelas kami sampaikan juga, perbuatan, tingkah laku buruk Jhoni Allen dan teman-teman yang sudah kami pecat itu, sudah kami berhentikan tetap secara tidak hormat itu, merupakan fakta yang terang benderang. Karena merupakan fakta yang terang benderang, sehingga tidak perlu lagi dipanggil untuk dimintai keterangan dan karenanya dapat diperiksa secara khusus berdasarkan Pasal 18 dari kode etik dan pedoman pelaksanaan kode etik Partai Demokrat,” terang Herzaky Mahendra Putra.

Selain itu, menurut Herzaky Mahendra Putra, pihaknya memproses pemberhentian kader dengan hati-hati. Pihaknya juga mengikuti peraturan internal partai.

“Ini tegas dan jelas. Terkait proses pemberhentian tetap seluruh kader kami, kami sangat hati-hati. Kami ikuti semua proses, semua mekanisme sesuai peraturan internal organisasi kami,” pungkas Herzaky Mahendra Putra.

Diketahui, Jhoni Allen Marbun menggugat AHY selaku Ketum Partai Demokrat, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Baca juga:   Politisi Demokrat: Indonesia Hadapi Ancaman Radikalisme dan Sekularisme

Sidang perdana gugatan Jhoni Allen Marbun yang dijadwalkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda, karena 3 pihak tergugat tidak hadir.

“Jadi karena tergugat tidak hadir, maka akan kami panggil satu kali lagi. Sidang kita tunda,” ujar hakim ketua Buyung Dwikora di ruang sidang Kusuma Atmaja 3, PN Jakarta Pusat, Rabu, 17 Maret 2021.

Sementara dari pihak Jhoni Allen Marbun selaku penggugat diwakili oleh tiga kuasa hukum, yakni Slamet, Guntur F Prisanto, dan Andi Saputro.

Jhoni Allen Marbun tidak terima dipecat sebagai kader Partai Demokrat. Salah seorang kuasa hukum Jhoni Allen Marbun, Slamet, mengatakan kliennya menggugat AHY cs atas dugaan perbuatan melawan hukum.

“Jadi yang kami gugat ini adalah AHY, kedua Teuku Riski dan Hinca Panjaitan. Mereka kami gugat karena kami menduga mereka bertiga telah melakukan perbuatan melawan hukum,” ungkap Slamet di PN Jakpus.

“Seperti apa perbuatan melawan hukumnya? Karena ketiga orang ini bersama melakukan perbuatan yang merugikan klien kami dengan cara Pak Hinca selaku Dewan Kehormatan membuat surat rekomendasi kepada DPP, yang inti rekomendasi tersebut adalah meminta DPP menghentikan tetap Pak Jhoni Allen,” tambahnya. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar