KSP: Hentikan Isu Presiden 3 Periode, Jangan Ganggu Ketenangan Masyarakat dengan Agenda Tersembunyi

Jaleswari-Pramodhawardani
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani. (foto: dok. KSP)

harianpijar.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) angkat bicara soal isu masa jabatan presiden 3 periode. KSP menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berhasrat untuk melakukan hal tersebut. Jokowi hingga kini masih memegang teguh amanah konstitusi.

“Terkait isu tersebut, perlu ditegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki hasrat sama sekali untuk masa jabatan presiden 3 (tiga) periode. Presiden sampai dengan saat ini masih memegang komitmen reformasi tentang pembatasan periode masa jabatan presiden 2 (dua) periode,” ujar Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Maret 2021.

Jaleswari Pramodhawardani menuturkan komitmen itu telah berulang kali ditegaskan oleh Jokowi. Bahkan saat itu, sambungnya, Jokowi merasa ada yang ingin menjerumuskannya.

“Komitmen tersebut telah ditegaskan oleh Presiden jauh-jauh hari. Pada 2 Desember 2019, Presiden menegaskan bahwa ide masa jabatan presiden 3 (tiga) periode merupakan isu yang dihembuskan untuk menampar muka presiden, mencari muka presiden dan menjerumuskan presiden,” ucapnya.

Menurut Jaleswari Pramodhawardani, wacana presiden 3 periode ini sudah bergulir sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kini, kata dia, isu itu kembali diembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas politik.

Baca juga:   Waketum PAN: Posisi Politik Kami Ditentukan di Rakernas dan Komunikasi dengan Jokowi

“Wacana masa jabatan presiden 3 (tiga) periode ini sesungguhnya sudah muncul sejak periode kedua Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Wacana tersebut kini diembuskan oleh beberapa pihak dengan agenda tersembunyi, yang pada intinya ingin menjerumuskan presiden. Pihak-pihak ini ingin mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan kerja-kerja pembangunan lainnya,” ungkapnya.

Karena itu, Jaleswari Pramodhawardani meminta isu masa jabatan presiden 3 periode ini dihentikan. Dirinya berharap agar ketenangan masyarakat tidak diganggu oleh agenda tersembunyi.

“Presiden berkomitmen merawat warisan reformasi. Hentikan menghembuskan wacana bahwa Presiden Joko Widodo menghendaki amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan 3 (tiga) periode). Jangan mengganggu ketenangan masyarakat dengan agenda yang tersembunyi,” kata Jaleswari Pramodhawardani.

Sebelumnya, adalah Amien Rais yang melontarkan isu masa jabatan presiden 3 periode ini. Amien Rais kala itu melontarkan dugaannya perubahan masa jabatan presiden. Amien Rais mulanya mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.

Baca juga:   Soal Pemulangan Eks Anggota ISIS, Komnas HAM: Sepanjang WNI, Pemerintah Harus Urus

Kemudian, dikatakan Amien Rais, setelah lembaga negara itu bisa dikuasai, Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Salah satu agenda sidang istimewa itu adalah memasukkan pasal masa jabatan presiden hingga tiga periode.

“Jadi sekarang ada semacam publik opini, yang mula-mula samar-samar tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali, nah kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun,” ujar Amien Rais. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar