Begini Alasan Partai Demokrat di Balik Aturan KLB Harus Disetujui SBY

Andi-Arief
Andi Arief. (foto: dok liputan6)

harianpijar.com, JAKARTA – Desakan menggelar kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat terus disuarakan sejumlah kader yang dipecat. Sementara, aturan Partai Demkorat mengharuskan KLB disetujui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua majelis tinggi partai.

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief, dalam cuitannya, mengungkapkan alasan di balik peraturan tersebut.

“Demokrat belajar sejarah kepartaian Indonesia bagaimana partai bisa direbut paksa/dijual. Konsep majelis tinggi ‘kunci’ agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah,” ujar Andi Arief dalam cuitan yang dibagikan kepada awak media, Kamis, 4 Maret 2021.

Andi Arief menjelaskan peran penting majelis tinggi Partai Demokrat. Menurutnya, niatan sejumlah kader untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketum sudah diantisipasi sejak lama.

Baca juga:   Eks Ketua TKN Harap Kabinet Jokowi Diisi Orang yang 'Berkeringat', Demokrat: Itu Prerogatif Presiden

“Majelis tinggi jadi penjaga ideologi sekaligus continuitas partai. Niat Jhoni Allen dan lain-lain sudah kita antisipasi lama,” kata Andi Arief.

Diketahui, Partai Demokrat menuduh Jhoni Allen Marbun hingga Nazaruddin dan Kepala KSP bersekongkol ingin melengserkan AHY lewat KLB. Andi Arief berharap pejabat negara terkait tidak membolehkan KLB jika tak diizinkan SBY.

“Menpolhukam, depkumham dan kepolisian apakah akan hormati AD/ART partai KLB harus dapat izin ketua majelis tinggi partai dalam hal ini Pak SBY. Kalau tidak ada izin majelis tinggi, KLB adalah kerumunan ilegal,” ujar Andi Arief.

Andi Arief mengklaim Partai Demokrat punya suara signifikan untuk perhelatan pilpres. Menurutnya, faktor inilah yang mendasari sejumlah pihak ingin merebut Partai Demokrat.

Baca juga:   Tanggapi Din Syamsuddin yang Sarankan Jokowi Pecat Moeldoko, Begini Kata Ngabalin

“Pileg berbarengan dengan pilpres menggunakan suara hasil pemilu sebelumnya seperti saat ini, menjadi faktor pemburu rente dan kekuasaan memilih jalan pintas merebut partai yang suara signifikan. Suara 7,8 persen Partai Demokrat yang sedang diburu dan akan dijual agar bisa nyapres,” sebutnya.

Jhoni Allen Marbun yang dipecat Partai Demokrat terkait isu kudeta telah menggugat AHY, Teuku Riefky Harsya, dan Hinca Pandjaitan. Di sisi lain, mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Allie yang juga dikaitkan dengan isu ini, berencana melapor ke polisi karena merasa difitnah. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar