Polisi Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Tim Advokasi: Mau Ngapain?

Barang-Bukti-Insiden-Km-50
Barang bukti insiden tewasnya 6 laskar FPI. (foto: detik/Rifkianto Nugroho)

harianpijar.com, JAKARTA – Enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam insiden Km 50 ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Menanggapi hal itu, tim advokasi laskar FPI yang tewas tersebut meminta polisi melihat kembali undang-undang terkait dalam menegakkan hukum.

“Semua tahu kan, ini kan jelas kalau menurut hukum, kita kalau pakai hukum, bertugas atau menegakkan hukum ini melihat Pasal 77 KUHP. Kan gitu,” ujar ketua tim advokasi laskar FPI, Hariadi Nasution, kepada awak media, Kamis, 4 Maret 2021.

Hariadi Nasution mengatakan pada Pasal 77 KUHP dijelaskan bahwa tuntutan pidana dihapus ketika tertuduh sudah meninggal dunia. Menurutnya, aturan itu sudah jelas.

“Untuk apa gitu loh. Pasal 77 KUHP jelas kan, ketika tersangka meninggal dunia statusnya. Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia,” kata Hariadi Nasution.

“Ya kalau ditetapkan sebagai tersangka, mau ngapain? Mau P21 nanti kayak Habib Rizieq atau yang lain. P21 kan berarti kejaksaan, silakan saja kejaksaan, kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, nanti kan P21 tahap kedua dan sebagainya ke pengadilan bisa nggak? Udah meninggal dunia, nggak ada,” tambahnya.

Baca juga:   Polda Metro: Mangkir Dari Panggilan, Pekan Depan Polisi Kembali Akan Panggil Firza Husein

Hariadi Nasution menilai polisi seolah menempatkan diri di atas hukum. Dirinya pun menegaskan undang-undang adalah hukum tertinggi.

“Artinya, polisi kayak menempatkan dirinya di atas undang-undang atau kayak lebih tinggi dari undang-undang, atau kayak nggak ngikuti aturan gitu loh. Aturan di undang-undang itu nggak gitu. Undang-undang kan menyatakan gitu, jadi kayaknya lebih tinggi dari undang-undang. Seperti itu kalau kita lihat ya kalau emang ditetapkan sebagai tersangka orang sudah meninggal,” sebutnya.

Selain itu, dikatakan Hariadi Nasution, tim advokasi bingung mengambil langkah hukum atas status tersangka ini, karena tersangka sudah meninggal dunia. Dirinya berharap polisi menegakkan hukum berdasarkan undang-undang.

“Mau langkah hukum apaan? Orang sudah meninggal. Kan nanti upayanya ditahan, tersangka ditahan, tersangka ditahan di mana? Orang udah meninggal. Seandainya diperiksa, tapi ada saksi lagi, diperiksa segala macam. Lah, terus saksinya juga nggak mau diperiksa, ‘tersangkanya meninggal, Pak, udah nggak ada’. Makanya tempatkanlah hukum itu sesuai dengan kedudukan hukum itu. Kita penegak hukum, itu hukum itu sendiri, bukan kita yang jadi di atas, seperti di atas undang-undang,” pungkas Hariadi Nasution.

Baca juga:   Pangdam Jaya: Baru 900 Baliho Ilegal Diturunkan di DKI Jakarta, Masih Banyak yang Belum

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan enam anggota laskar FPI yang tewas dalam insiden di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan kekerasan.

“Iya jadi tersangka enam orang itu. Yang (Pasal) 170 itu memang sudah kita tetapkan tersangka, sudah ditetapkan tersangka. Kan itu juga tentu harus diuji, makanya kami ada kirim ke jaksa, biar jaksa teliti,” kata Dirtipidum Brigjen Andi Rian Djajadi kepada detik, Rabu, 3 Maret 2021.

Menurut Andi Rian Djajadi, 6 laskar FPI itu bisa ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Nantinya, kata dia, pengadilan yang akan memutuskan.

“Iya, bisalah. Kan jadi tersangka dulu, baru nanti pengadilan yang putuskan bagaimana ke depan,” terangnya. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar