Jokowi Cabut Lampiran Perpres Terkait Investasi Miras, MUI Apresiasi Keseriusan Pemerintah

konferensi-pers-MUI
Screenshot konferensi pers Zoom MUI.

harianpijar.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut lampiran Perpres 10/2021 terkait investasi miras. MUI menyebut Jokowi telah merespons secara bijak.

“Hari ini Presiden Republik Indonesia telah merespons secara bijak aspirasi yang hidup di tengah masyarakat, pandangan yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, oleh tokoh-tokoh agama, oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat dengan statement dan policy yang diambil oleh presiden melalui pencabutan lampiran yang terkait dengan izin investasi minuman keras yang diatur dalam Perpres nomor 10 tahun 2021,” kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh saat konferensi pers di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Maret 2021.

“Untuk itu, MUI menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah, atas respons cepat dari presiden yang mendengar aspirasi masyarakat dan juga bersama-sama meneguhkan komitmen kemaslahatan bangsa,” imbuhnya.

Baca juga:   Ketua MPR: Penerbitan Perppu KPK Hak Presiden, Semua Pihak Harus Hormati

Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan MUI berharap pencabutan lampiran perpres soal investasi miras itu menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan yang dirasa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurutnya, segala bentuk kebijakan yang dibuat harus berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

“MUI juga berharap ini jadi momentum peneguhan komitmen untuk menyusun berbagai regulasi yang memihak kepada kemaslahatan masyarakat dan juga me-review seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan destruksi di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran, produksi, dan juga penyalahgunaan mi as di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat,” ucapnya.

Selain itu, dikatakan Asrorun Ni’am Sholeh, MUI juga tidak dilibatkan dalam penyusunan Perpres 10/2021. MUI baru menjalin komunikasi dengan pemerintah setelah perpres tersebut ditandatangani.

“Jujur Majelis Ulama Indonesia itu tidak memperoleh informasi secara memadai terkait konten, bisa karena jadi dibahas secara simultan dalam jumlah yang sangat banyak, yang merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang di dalamnya juga ada puluhan undang-undang yang dibahas, nah saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kita agar penyusunan peraturan perundang-undangan itu bisa dilakukan dengan pelibatan seluruh stakeholder dan menyelami suasana kebatinan dan norma nilai yang hidup di masyarakat. Terakhir ada poin penting menurut saya, berkomunikasi sebelum pencabutan, ya, setelah perpres ini ditandatangani kemudian Majelis Ulama Indonesia melakukan pendalaman, Majelis Ulama Indonesia melakukan komunikasi dan menyampaikan aspirasi terkait dengan masalah yang didalami oleh Majelis Ulama Indonesia dan menjadi kegelisahan mayoritas masyarakat Indonesia,” kata Asrorun Ni’am Sholeh.

Baca juga:   Pamit dari KSP, Moeldoko Ngaku Belum Dipanggil Jokowi

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menambahkan pihaknya juga kini menunggu lampiran Perpres 10/2021 setelah dicabut Presiden Jokowi.

“Kalau sudah dilakukan pencabutan, kita tunggu salinan pencabutannya,” pungkas Amirsyah Tambunan. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar