Pemerintah Bentuk Tim Pengkaji UU ITE Bahas Pasal Karet

Mahfud-MD
Mahfud MD. (foto: dok. Humas Kemenko Polhukam)

harianpijar.com, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah membentuk tim pengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim tersebut melibatkan 3 kementerian, yaitu Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, dan Kemenkum HAM.

“Hari ini saya menyampaikan bahwa 3 kementerian, tentunya melibatkan kementerian dan lembaga pendukung, hari ini secara resmi mengumumkan follow up arahan Presiden kepada Kapolri dan kepada lembaga-lembaga perumus dan penegak hukum pada tanggal 15 hari lalu, pada hari Rabu yang lalu dalam Rapimnas TNI-Polri, di mana Presiden mengarahkan untuk dilakukan kajian-kajian terhadap UU ITE,” ujar Mahfud MD kepada awak media, di Kemenko Polhukam, Senin, 22 Februari 2021.

Baca juga:   Minta Polri Tegakan Hukum, Menko Polhukam: Benny Wenda Buat Negara Ilusi!

Kajian utamanya akan dilakukan di sejumlah pasal yang dinilai sebagai pasal karet. Mahfud MD mengatakan tim tersebut diberi waktu 2-3 bulan untuk kemudian menyampaikan laporan. Selama tim bekerja, penegak hukum diminta benar-benar menjalankan UU ITE dengan cermat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Baca juga:   Soal Etnik Uighur, Mahfud MD Bantah Isu Keretakan Kabinet Indonesia Maju

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan tim ini akan dipimpin pejabat Kemenko Polhukam dibantu 2 subtim yang dipimpin masing-masing oleh pejabat Kemenkominfo dan Kemenkum HAM.

“Ketua Sub-Tim 1 Henri Subiakto. Ketua Sub-Tim 2 dari Kemenkum HAM Prof Widodo,” tuturnya.

Menurut Johnny G Plate, tim Kominfo akan membuat petunjuk pelaksanaan UU ITE, utamanya di pasal 27, 28, dan 29. Dirinya menegaskan bahwa petunjuk pelaksanaan ini bukan norma hukum baru. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar