Bicara Soal Penanganan Banjir di Jakarta, Ahok Sarankan Hal Ini

Ahok
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. (foto: instagram/basukibtp)

harianpijar.com, JAKARTA – Nama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sempat menjadi trending topic di Twitter terkait banjir Jakarta. Ahok pun menyampaikan pandangannya soal penanganan banjir di Jakarta.

Ahok mengatakan perlu gerak cepat untuk mengatasi banjir. Dari pemerintah pusat misalnya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, mesti segera menyelesaikan normalisasi sungai. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta harus membenahi daerah aliran sungai (DAS).

“Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar,” ujar Ahok saat dihubungi, Sabtu, 20 Februari 2021, seperti dilansir dari detik.

Menurut Ahok, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, dirinya tidak segan-segan melakukan penertiban. Bangunan yang berdiri di DAS dibongkar demi mengatasi banjir.

“Di Jatinegara ada ruko yang terpaksa kami bongkar, apalagi rumah-rumah tanpa izin dan menduduki DAS,” ungkapnya.

Ahok menuturkan, jika nantinya Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban di DAS, warga yang terdampak juga bisa diberi solusi. Contohnya dengan membangun rusun dengan harga terjangkau.

Baca juga:   Kuasa Hukum Ahok: Sepanjang Jaksa Belum Mencabut Banding Akan Berjalan Terus

“Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah. Disuruh beli rakyat gaji UMP apalagi gaji nggak menentu, mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen. Jangankan DP 0 persen, kalau gaji UMP, mana bisa cicil pokoknya,” ucapnya.

Terkait dengan penanganan banjir, Ahok menyarankan sebaiknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran mengikuti dan menjalankan saja program yang sudah ada.

“Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok. Itu sudah ada sejak zaman Pak Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY. Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah harus memikirkan apa program-program karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap. Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada. Dan jika tidak ada perubahan kajian program yang ada, tinggal kerjakan saja,” kata Ahok.

Lebih lanjut, Ahok mengungkapkan, saat dulu menjabat, dirinya melakukan langkah-langkah mengatasi banjir dan kemacetan berdasarkan kajian-kajian yang sudah ada. Meski tidak populis, misalnya melakukan penggusuran, kebijakan itu tetap dia laksanakan secara profesional.

Baca juga:   Soal PSBB Total DKI, Mahfud MD: Ini Tata Kata Bukan Tata Negara

“Semua dilakukan untuk bereskan transportasi, banjir dan mengadministrasikan keadilan sosial saja. Bukan soal populer atau tidak. Ini soal menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan dan profesional atau tidak selama menjabat,” terangnya.

Ahok berharap program-program yang sudah dirancang untuk mengatasi banjir di kawasan Ibu Kota bisa dilaksanakan. Jika tidak, pertanyaan yang sama soal bagaimana cara mengatasi banjir Jakarta akan berulang di tahun mendatang dan tahun-tahun berikutnya.

“Nanti tahun 2022 akan nanya yang sama lagi jika program atasi banjir tidak dilaksanakan. Penggalian lumpur yang program Bank Dunia itu harus dikerjakan agar volume tampungan air lebih besar. Sebagian tanah di Jakarta bisa dibuat sumur resapan, tetapi sebagian besar tidak bisa karena air laut sudah masuk dan jenis lapisannya beda. Tanya saja sama ahli geologi tentang tanah di Jakarta,” sambungnya.

Selain itu, Ahok juga menyampaikan rasa simpatinya terhadap masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, yang terdampak bencana termasuk banjir. Dirinya berharap semua tetap berhati-hati karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19.

“Tetap usahakan prokes (protokol kesehatan) COVID-19,” pungkas Ahok. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar