Setuju UU ITE Direvisi, Fadli Zon Singgung Pasal Karet hingga Buzzer

Fadli-Zon
Fadli Zon. (foto: Rayapos/Galuh Ratnatika)

harianpijar.com, JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyambut positif wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasalnya, menurut anggota Komisi I DPR RI itu, masih ada sejumlah pasal dalam UU ITE yang bermasalah.

“Setidaknya ada beberapa argumen kenapa UU ini perlu direvisi kembali. Bahkan mungkin kalau mau cepat melalui perppu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga tidak perlu melalui sebuah proses yang sangat panjang di DPR, dan ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan nanti kemudian dibahas oleh DPR,” ujar Fadli Zon dalam siarannya seperti dikutip dalam YouTube Fadli Zon Official, Jumat, 19 Februari 2021.

Pasal-pasal yang menurut Fadli Zon bermasalah di antaranya Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 40, hingga Pasal 45. Dirinya menilai UU ITE justru lebih banyak digunakan di kasus ujaran kebencian daripada kasus transaksi elektronik.

“Padahal UU ITE ini bersifat mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum,” ucapnya.

Selanjutnya, Fadli Zon menilai ujaran kebencian tidak memiliki definisi pasti. Itu yang membuat delik ujaran kebencian seolah menjadi pasal karet.

Baca juga:   Soal Tersangka Makar, Ace: Sebaiknya Fadli Zon Sarankan Lieus dan Eggi Sudjana Ikuti Proses Hukum

“Ujaran kebencian atau hate speech adalah konsep yang tidak memiliki definisi yang jelas serta pasti karena sesuai interpretasi, sehingga orang kemudian cenderung menafsirkan konsep ini sesuka hati, sehingga delik ujaran kebencian seolah menjadi pasal karet,” kata Fadli Zon.

“Sering kali kita juga rancu dengan pencemaran nama baik, penghinaan, dan delik-delik lain. Padahal antara ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun penghinaan tidak bisa dicampuradukkan dalam 1 dimensi,” tambahnya.

Kemudian, Fadli Zon juga menyoroti suasana demokrasi di Indonesia saat ini. Menurutnya, demokrasi di Tanah Air sudah semakin menurun dari 2019.

“Catatan mengenai rencana revisi ini merupakan suatu hal yang sangat bagus dan perlu dilakukan dengan segera, karena apa? Karena demokrasi kita sekarang sudah semakin jeblok. Demokrasi kita turun 17 peringkat dari tahun 2019 yang berada di ranking 85 sekarang kita menjadi ranking 102, 17 peringkat kita turun dari 160 atau 180 negara yang disurvei,” ungkapnya.

Karena itu, Fadli Zon berharap revisi UU ITE dapat segera dilaksanakan atau mungkin pemerintah mengeluarkan perppu UU ITE. Fadli Zon menilai revisi UU ITE sebagai langkah baik. Dirinya lalu menyinggung soal buzzer.

“Mudah-mudahan ke depan UU ITE ini segera direvisi atau kemudian ada perppu, dan kemudian demokrasi kita ada suatu proses recovery dan mudah-mudahan juga ini nanti akan menghilangkan sebuah catatan hitam dalam perjalanan demokrasi kita, yaitu buzzer,” ujar Fadli Zon.

Baca juga:   Andre Rosiade Minta Angkasa Pura Pastikan Prokes Benar-Benar Diberlakukan di Pesawat

Buzzer yang sekarang ini menjadi sebuah mata pencarian dan lapor-laporkan orang seenaknya hanya karena mereka berpendapat atau beda pendapat atau kemudian pendapatnya tidak disukai kelompok itu. Dan inilah yang menjadi ancaman bagi demokrasi kita,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusun pedoman UU ITE. Listyo Sigit akan menerbitkan surat telegram untuk pegangan bagi para penyidik.

“Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan,” kata Listyo Sigit saat rapim TNI-Polri 2021 di Mabes Polri, Selasa, 16 Februari 2021.

“Bila perlu, laporan tertentu yang bersifat delik aduan, yang lapor ya harus korbannya, jangan diwakili lagi,” lanjutnya. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar