Wali Kota Pariaman Tolak Terapkan SKB 3 Menteri, Begini Kata PDIP Sumbar

Alex-Indra-Lukman
Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman.

harianpijar.com, JAKARTA – Wali Kota Pariaman Genius Umar menyatakan menolak menerapkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah. Menanggapi hal itu, PDIP Sumbar meminta Wali Kota Pariaman bijak dalam mengambil keputusan.

“SKB tentunya berlaku secara nasional kecuali ada peraturan perundang-undangan di atasnya yang membuat pengecualian, dalam hal ini adalah Aceh yang memiliki kekhususan,” ujar Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman kepada awak media, Kamis, 18 Februari 2021.

“Oleh karena itu, diharapkan kebijaksanaan dan kearifan pemerintah daerah dalam menyikapi SKB tersebut,” tambahnya.

Alex Indra Lukman mengatakan SKB 3 menteri soal seragam sekolah mengatur waktu pelaksanaan selama-lamanya 30 hari kerja. Dalam rentang waktu tersebut, dirinya berharap ada upaya dialog untuk pelaksanaan SKB tersebut.

Baca juga:   Sekjen PDIP: Rekonsiliasi Jangan Dimaknakan Bagi-Bagi Kursi Menteri

“Di poin tentang sanksi pun berjenjang, ada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan terlebih dulu untuk itu,” ucapnya.

PDIP Sumbar menekankan bahwa SKB seragam sekolah ini berlaku nasional dan harus dilaksanakan karena memuat sanksi. Jika memang Wali Kota Pariaman kukuh menolak SKB seragam sekolah, Alex Indra Lukman menyebut ada sebuah solusi.

“Yang perlu dimusyawarahkan adalah cara pelaksanaannya sesuai kearifan lokal daerah masing-masing. Misalnya peraturan terkait seragam tidak diperbolehkan tapi bisa saja diganti dengan imbauan,” kata Alex Indra Lukman.

Baca juga:   Pengamat Politik: Gibran Maju di Pilkada Solo, Dilema Bagi PDIP

Seperti diketahui, keputusan Wali Kota Pariaman Genius Umar tidak menerapkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah menuai polemik. Kemendagri hingga DPR mengkritik Genius Umar.

Kemendagri sendiri telah mengingatkan Genius Umar secara lisan. Bahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memberi Wali Kota Pariaman sanksi.

“Sanksi kami memungkinkan, yang jelas melalui komunikasi saya yakin Pak Wali (Kota Pariaman) akan mampu memahami tanggung jawabnya,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar