Terkait UU ITE, Kapolri: Yang Lapor Harus Korban, Jangan Diwakili Lagi

Listyo-Sigit-Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (foto: dok Humas Polri)

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyusun pedoman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terkait hal itu, Listyo Sigit akan menerbitkan surat telegram untuk pegangan bagi para penyidik.

Adapun salah satu pedoman dalam surat telegram itu nantinya adalah soal pelapor terkait UU ITE. Pelapor UU ITE rencananya hanya boleh dilakukan oleh korban langsung, bukan orang lain atau diwakilkan.

“Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan,” ujar Listyo Sigit saat Rapim TNI-Polri 2021 di Mabes Polri, Selasa, 16 Februari 2021.

“Bila perlu laporan tertentu yang bersifat delik aduan, yang lapor ya harus korbannya, jangan diwakili lagi,” imbuhnya.

Pedoman ini dibuat agar nantinya UU ITE tidak digunakan masyarakat sebagai alat untuk saling lapor. Listyo Sigit juga meminta upaya mediasi didahulukan.

Baca juga:   Perwakilan ISPPI Sarankan Kapolri Beri Penghargaan ke Dirdik KPK

“Ini juga supaya kemudian tidak asal lapor dan kemudian nanti kita yang kerepotan. Jadi hal-hal seperti ini ke depan kita perbaiki, apalagi memang seperti itu. Dan bila perlu kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ya tidak perlu ditahan lah. Jadi proses mediasi, mediasi nggak bisa, nggak usah ditahan,” jelasnya.

Meski begitu, Listyo Sigit menekankan kasus-kasus yang berpotensi memicu konflik horizontal tetap harus diusut tuntas. Dirinya mengambil contoh kasus rasisme terhadap Natalius Pigai.

“Kecuali yang memang ada potensi memunculkan konflik horizontal. Misalkan isu seperti yang kemarin isu tentang Pigai, yang kemudian memunculkan reaksi di beberapa tempat dan mereka bergerak, ya yang seperti itu kita harus proses tuntas,” ucapnya.

Baca juga:   Menko Polhukam: Radikalisme Tidak Identik dengan Kelompok Agama Tertentu

Sedangkan untuk kasus pencemaran nama baik dan hoax, edukasi diutamakan. “Untuk hal yang lain yang sifatnya hanya pencemaran nama baik, hoax, yang masih bisa kita berikan edukasi, laksanakan edukasi dengan baik,” kata Listyo Sigit.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kondisi masyarakat saling lapor ke polisi menggunakan UU ITE. Saat memberi pengarahan di Rapim TNI-Polri, Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati.

“Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” ujar Jokowi saat Rapim TNI-Polri yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 15 Februari 2021.

“Dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan,” tambahnya. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar