Wamenkumham Nilai Edhy dan Juliari Layak Dituntut Hukuman Mati, Begini Kata KPK

Gedung-KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

harianpijar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej yang menilai Edhy Prabowo dan Juliari Batubara layak dituntut hukuman mati karena melakukan korupsi di saat pandemi COVID-19.

“Kami tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua perkara tersebut, termasuk soal hukuman bagi para pelakunya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Rabu, 17 Februari 2021.

Ali Fikri mengatakan bahwa secara normatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 2 ayat (2), hukuman mati diatur secara jelas ketentuan tersebut dan dapat diterapkan. Tetapi, menurutnya, bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu untuk menuntut hukuman mati.

“Namun tentu seluruh unsur pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi,” terangnya.

Lebih lanjut, dikatakan Ali Fikri, penanganan perkara oleh KPK dalam kasus dugaan suap benih lobster di KKP dan korupsi bansos di Kemensos, saat ini pasal yang diterapkan terkait dengan dugaan suap yang ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana penjara seumur hidup. Meski begitu, dirinya menegaskan pengembangan sangat dimungkinkan dalam kedua perkara tersebut.

Baca juga:   3 dari 5 Pimpinan KPK Mundur, Fahri Usul Jokowi Langsung Lantik Firli Cs

“Pengembangan sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti TPPU. Kami tegaskan, tentu sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal dimaksud,” sebutnya.

Menurut Ali Fikri, proses penyidikan kedua perkara tersebut masih terus dilakukan. Dirinya memastikan perkembangan mengenai penyelesaian kedua perkara tangkap tangan KPK dimaksud selalu pihaknya informasikan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Eddy Hiariej berbicara soal modifikasi hukum acara pidana di masa pandemi COVID-19. Dirinya mengatakan tindak pidana yang dilakukan di saat pandemi COVID-19 harus dimaknai sebagai hal memberatkan.

Baca juga:   Terkait Kasus Korupsi e-KTP, KPK Periksa Ketua Pansus Hak Angket

Eddy Hiariej lalu menyinggung soal tindak pidana korupsi yang dilakukan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara. Eddy Hiariej menjelaskan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara melakukan korupsi di saat keadaan darurat yakni pandemi COVID-19. Untuk itu, dirinya menilai kedua mantan menteri itu layak dituntut ancaman hukuman mati.

“Kedua kasus korupsi yang terjadi pada era pandemi, seperti misalnya kita ketahui bersama misalnya bahwa dua mantan menteri terkena OTT KPK pada akhir tahun 2020. Yang satu pada bulan akhir November, yang satu pada 4 Desember. Bagi saya, kedua mantan menteri ini melakukan perbuatan korupsi yang kemudian kena OTT KPK, bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, yang mana pemberatannya sampai pidana mati,” kata Eddy Hiariej, Selasa, 16 Februari 2021. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar