Kata Politikus PPP Soal Wali Kota Pariaman Tolak Terapkan SKB 3 Menteri

Nurhayati-Monoarfa
Nurhayati Monoarfa. (foto: dok. Nurhayati)

harianpijar.com, JAKARTA – Politikus PPP Nurhayati Monoarfa menanggapi soal Wali Kota Pariaman Genius Umar yang menyatakan menolak menerapkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait seragam sekolah.

Menurutnya, setiap kepala daerah seharusnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Jadi ya memang kalau tanggapan kami seharusnya seorang kepala daerah tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” kata Nurhayati Monoarfa kepada awak media, Selasa, 16 Februari 2021.

Nurhayati Monoarfa mengatakan Sumatera Barat (Sumbar) bukan daerah khusus di Indonesia. Karena itu, Wali Kota Pariaman tidak memiliki kewenangan menolak aturan dari pemerintah pusat.

“Karena Sumbar itu kan bukan daerah khusus, jadi harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk menolak,” sebutnya.

Baca juga:   3 Petinggi KAMI Jadi Tersangka, PPP Minta Polri Lakukan Ini

Menurut Nurhayati Monoarfa, pemerintah pusat bisa memberikan sanksi terhadap Pemerintah Daerah Pariaman.

“Jadi nanti pemerintah pusat bisa saja memberikan sanksi kepada pemerintah daerahnya,” ucapnya.

Selain itu, terkait SKB 3 menteri yang mengatur atribut dan seragam sekolah negeri, Nurhayati Monoarfa menekankan setiap daerah tidak boleh memaksakan sesuatu terhadap orang dari agama yang berbeda.

“Yang penting tidak boleh dipaksakan kepada yang bukan beragama Islam,” ujar Nurhayati Monoarfa yang juga anggota Komisi II DPR RI ini.

Sebelumnya, Wali Kota Pariaman Genius Umar mengungkapkan bahwa tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam di kotanya. Karena itu, kata dia, aturan berpakaian di sekolah yang telah ada di Pariaman tak akan diubah.

Baca juga:   Calonkan Jokowi di Pilpres 2019, Ini Kata Ketua Umum PPP

“Masyarakat Pariaman itu homogen. Tidak pernah ada kasus seperti itu (protes memakai seragam yang identik dengan agama tertentu). Jadi biarkanlah berjalan seperti biasa,” ujar Genius Umar kepada awak media, Selasa, 16 Februari 2021.

Genius Umar lalu mempertanyakan bagaimana penerapan aturan tersebut di sekolah-sekolah berbasis agama, seperti sekolah dasar Islam terpadu (SDIT). Dirinya menyebut pihaknya tak akan menerapkan aturan dalam SKB 3 menteri itu di Pariaman.

“Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya? (Kita) tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman,” ucapnya. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar