Kemendagri Sebut Sudah Ingatkan Wali Kota Pariaman Soal SKB 3 Menteri

Akmal-Malik
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. (foto: detik/Eva)

harianpijar.com, JAKARTA – Wali Kota Pariaman Genius Umar menyatakan menolak menerapkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri soal seragam sekolah. Terkait hal itu, Kemendagri mengatakan sudah mengingatkan Genius Umar secara lisan.

“Secara lisan, kita sudah ingatkan,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat dihubungi, Selasa, 16 Februari 2021.

Akmal Malik menekankan setiap kepala daerah harus melaksanakan peraturan perundang-undangan. Seperti apa yang telah terucap dalam sumpah jabatan.

“Tugas kepala daerah itu adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Coba tengok kembali sumpah jabatan,” tegasnya.

Menurut Akmal Malik, pihaknya belum mengetahui terkait ada atau tidaknya sanksi terhadap Genius Umar. Namun dirinya menyebut pihaknya saat ini memprioritaskan edukasi dan komunikasi.

Baca juga:   Perpanjangan SKT Ormas Belum Selesai, FPI Duga karena Ada Masalah Politik

“Jangan main sanksi saja, edukasi dan komunikasi harus dikedepankan,” kata Akmal Malik.

Sebelumnya, Wali Kota Pariaman Genius Umar mengungkapkan bahwa tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam di kotanya. Karena itu, kata dia, aturan berpakaian di sekolah yang telah ada di Pariaman tak akan diubah.

“Masyarakat Pariaman itu homogen. Tidak pernah ada kasus seperti itu (protes memakai seragam yang identik dengan agama tertentu). Jadi biarkanlah berjalan seperti biasa,” ujar Genius Umar kepada awak media, Selasa, 16 Februari 2021.

Baca juga:   Tjahjo: Kemendagri Tunggu FPI Lengkapi 10 Syarat Izin Status Ormas

Genius Umar lalu mempertanyakan bagaimana penerapan aturan tersebut di sekolah-sekolah berbasis agama, seperti sekolah dasar Islam terpadu (SDIT). Dirinya menyebut pihaknya tak akan menerapkan aturan dalam SKB 3 menteri itu di Pariaman.

“Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya? (Kita) tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman,” ucapnya. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar