Wali Kota Genius Umar Tolak Terapkan SKB 3 Menteri di Kota Pariaman

Genius-Umar
Wali Kota Pariaman Genius Umar. (foto: dok. pariamankota)

harianpijar.com, PARIAMAN – Wali Kota Pariaman Genius Umar mengungkapkan bahwa tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam di kotanya. Karena itu, kata dia, aturan berpakaian di sekolah yang telah ada di Pariaman tak akan diubah.

Hal itu disampaikan Genius Umar terkait keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. SKB itu diteken Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

“Masyarakat Pariaman itu homogen. Tidak pernah ada kasus seperti itu (protes memakai seragam yang identik dengan agama tertentu). Jadi biarkanlah berjalan seperti biasa,” ujar Genius Umar kepada awak media, Selasa, 16 Februari 2021, seperti dilansir dari detik.

Genius Umar lalu mempertanyakan bagaimana penerapan aturan tersebut di sekolah-sekolah berbasis agama, seperti sekolah dasar Islam terpadu (SDIT). Dirinya menyebut pihaknya tak akan menerapkan aturan dalam SKB 3 menteri itu di Pariaman.

Baca juga:   Wali Kota Pariaman Tolak Terapkan SKB 3 Menteri, Begini Kata PDIP Sumbar

“Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya? (Kita) tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman,” ucapnya.

Genius Umar juga berencana menyurati Nadiem Makarim untuk membicarakan aturan berpakaian di sekolah di daerahnya. Dirinya menyatakan siswa-siswi di Pariaman tak pernah dipaksa menggunakan seragam yang identik dengan agama tertentu.

Meski begitu, dikatakan Genius Umar, para pelajar menggunakan seragam yang identik dengan Islam karena mayoritas penduduk di Pariaman adalah pemeluk Islam.

“Tapi fakta di lapangan, semua peserta didik sudah dengan kesadaran sendiri memakai seragam yang identik dengan Islam karena memang mayoritas penduduk di Pariaman adalah pemeluk Islam,” kata Genius Umar.

Diketahui, dalam SKB 3 menteri itu disebutkan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah berhak memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut,” demikian isi salinan SKB 3 Menteri tersebut.

Baca juga:   Kata Politikus PPP Soal Wali Kota Pariaman Tolak Terapkan SKB 3 Menteri

SKB 3 Menteri ini juga memuat sanksi bagi pimpinan pemerintah daerah atau kepala sekolah bagi yang tidak melaksanakan keputusan ini. Dijelaskan, pemerintah daerah bisa memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah pendidik atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nadiem Makarim mengatakan SKB ini mengharuskan pemerintah daerah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan atau tanpa kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah diberi waktu 30 hari.

“Karena ada peraturan bahwa itu haknya individu. Berarti konsekuensinya adalah Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan ataupun melarang atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan,” ujar Nadiem Makarim dalam jumpa pers virtual, Rabu, 3 Februari 2021.

Namun, SKB ini dikecualikan untuk Provinsi Aceh. “Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh,” sambungnya. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar