Begini Kata Ferdinand Soal JK yang Tanya Cara Kritik Tanpa Dipanggil Polisi

Ferdinand-Hutahaean
Ferdinand Hutahaean.

harianpijar.com, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengaitkan pernyataan mantan Wapres RI Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan cara kritik pemerintah tanpa dipolisikan dengan laporan putri JK terhadap politikus Ferdinand Hutahaean. Lantas, apa kata Ferdinand Hutahaean soal itu?

“Bahasa terangnya mungkin ya, becerminlah sebelum berbicara,” ujar Ferdinand Hutahaean saat dihubungi, Senin, 15 Februari 2021.

Ferdinand Hutahaean menduga kemungkinan JK sudah lupa bahwa keluarganya pernah melaporkan orang lain karena mengkritik. Ferdinand Hutahaean menyinggung dirinya sendiri yang dilaporkan putri JK atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Mungkin beliau lupa bahwa putra beliau dan putri beliau pernah melaporkan orang (ke polisi) dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Salah satunya Silferfester Maturtina, sahabat saya, dilaporkan pada 2017 lalu oleh putera beliau, dan baru saja beberapa waktu lalu putri beliau juga melaporkan saya kepada kepolisian dengan pencemaran nama baik,” kata Ferdinand Hutahaean.

“Nah, ini yang saya sebut bahwa justru Pak JK ini lupa dengan apa yang terjadi, tidak ingat atau apa,” imbuhnya.

Selanjutnya, Ferdinand Hutahaean juga menyinggung soal pengesahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di mana, kata dia, UU ITE disahkan saat JK menjabat Wapres ke-10 RI.

“Beliau mungkin lupa, mungkin lupa bahwa beliau pernah menjadi wakil presiden di zaman Pak SBY. Kala itu lahirnya UU ITE dan menjadi wakilnya Pak Jokowi 2016, di mana UU itu pernah direvisi,” ungkapnya.

Baca juga:   Ultimatum Revolusi Rizieq Shihab, Wakil Presiden: Pemerintah Tidak Bisa Lakukan Rekonsiliasi Jika Berhubungan Dengan Hukum

Menurut Ferdinand Hutahaean, JK sedang bermain opini. Dirinya menilai JK sedang bermain opini untuk menciptakan stigma buruk terhadap pemerintahan saat ini.

“Saya pikir Pak JK hanya sedang bermain opini ya, untuk menciptakan stigma buruk, stigma negatif terhadap Pak Jokowi saat ini,” sebutnya.

Sementara itu, dikatakan Ferdinand Hutahaean, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru tidak pernah melaporkan orang lain karena mengkritik. Menurutnya, JK juga sedang melakukan aksi buzzer karena menyampaikan suatu yang bermuatan kepentingan tertentu.

“Bahkan dengan pernyataan seperti itu Pak JK bisa sedang disebut sedang mem-buzzer ya. Karena apa? Buzzer ini kan adalah orang tertentu yang sedang menyampaikan sesuatu untuk kepentingan tertentu dan kepentingannya apa di sini Pak JK menyampaikan itu,” ujar Ferdinand Hutahaean.

“Sementara faktanya Pak Jokowi tidak pernah melaporkan satu orang pun, tidak pernah memenjarakan 1 orang pun karena mengkritik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan bagaimana caranya bisa mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Pernyataan JK itu disampaikan menanggapi Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah.

Baca juga:   Mahfud MD: Indonesia Tak Perlu Jadi Negara Islam, karena Akan Jadi Negara yang Islami

“Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua,” ujar JK dalam diskusi virtual di kanal PKSTVRI, Sabtu, 13 Februari 2021.

Merespons hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD menilai pernyataan JK tersebut tidak bermaksud menuding pada zaman pemerintah sekarang, jika mengkritik, dipanggil polisi. Dirinya menyebut hal itu sudah terjadi sejak dulu, bahkan saat JK masih menjabat Wapres, contohnya dugaan kasus ujaran kebencian Saracen.

Mahfud MD juga menyinggung soal kasus putri JK yang melaporkan politikus Ferdinand Hutahaean terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Dirinya menilai laporan tersebut sebagai laporan antarsesama warga negara.

“Apalagi baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaean, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Laporan-laporan ke Polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita,” kata Mahfud MD, dalam akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Senin, 15 Februari 2021. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar