Yusril Ihza Mahendra Kritisi JK Soal Demokrasi di Indonesia

Yusril-Ihza-Mahendra
Yusril Ihza Mahendra. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara yang juga Ketum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi pernyataan Jusuf Kalla (JK) soal pemerintahan yang jatuh karena demokrasi tak berjalan dengan baik.

Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan demokrasi yang dimaksud JK. Apabila demokrasi yang dimaksud JK adalah demokrasi seperti sekarang, bukan hanya pemerintahan yang bisa jatuh, tapi negara juga bisa runtuh.

“Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh, kata Jusuf Kalla. Tetapi bisa juga terjadi sebaliknya: jika demokrasi (yang tidak ideal ini) dijalankan, negara yang akan runtuh,” ujar Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 13 Februari 2021, seperti dilansir dari detik.

Yusril Ihza Mahendra menilai demokrasi yang bisa bikin negara runtuh adalah demokrasi seperti yang ada di Indonesia sekarang ini. Contohnya konsep bernegara selalu dibongkar-pasang, yaitu konsep pemilu lima tahun sekali, sistem kepartaian, hingga pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah.

Baca juga:   Permintaan Abolisi, Kapolda Metro: Rizieq Shihab Ikuti Proses Hukum Yang Berlaku

“Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar-pasang terus. Konsep demokrasi akhirnya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir,” ungkapnya.

Selain itu, Yusril Ihza Mahendra juga menilai kekuatan uang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. Demokrasi semacam ini tidak cuma bisa menjatuhkan pemerintahan, tapi juga bisa meruntuhkan negara.

“Demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru: kekuatan uang dan modal. Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan? Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan pemerintah akan jatuh, ya mungkin saja. Tetapi, jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga:   JK Sebut Apa yang Terjadi pada Ustaz Abdul Somad Harus Diklarifikasi

“Demokrasi kita sekarang ini bagi saya tidak jelas. Kita sepertinya ingin liberal, tetapi secara sosiologis dan antropologis, kita belum siap untuk itu,” tambahnya.

Sebelumnya, JK menyampaikan pandangannya. Dalam demokrasi, kontrol terhadap pemerintah adalah hal yang perlu demi terjaminnya hak-hak masyarakat.

Kontrol terhadap pemerintah membuat demokrasi berjalan baik. Demokrasi yang tidak berjalan dengan baik bisa membuat pemerintah jatuh, sebagaimana pengalaman Orde Lama dan Orde Baru.

“Tanpa kontrol (terhadap) pemerintah, maka demokrasi tidak akan berjalan. Kita lihat pengalaman-pengalaman kita seperti Orde Lama-Orde Baru, semua paham itu jatuh pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik, ekonomi menjadi sulit, dan sebagainya,” ujar JK dalam diskusi virtual di kanal PKSTVRI. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar