Bela Din Syamsuddin, Sekum Muhammadiyah: Tuduhan Tokoh Radikal Tak Berdasar dan Salah Alamat

Abdul-Mu'ti
Abdul Mu'ti. (foto: dok. iNews)

harianpijar.com, JAKARTA – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti membela Din Syamsuddin yang dilaporkan ke KASN lantaran dituduh sebagai tokoh radikal. Menurutnya, tuduhan itu jelas salah alamat.

“Tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat. Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antarumat beragama, baik di dalam maupun luar negeri. Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep ‘Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah’ di PP Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Februari 2021.

Abdul Mu’ti mengatakan Din Syamsuddin telah memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor semasa menjadi utusan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. Di mana, pertemuan itu melahirkan Bogor Message yang berisi tentang wasathiyah Islam atau Islam moderat.

“Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word. Pak Din adalah moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP). Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar-iman. Jadi sangatlah keliru menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal,” terangnya.

Baca juga:   Tanggapi Video Viral Ustaz Somad, Buya Syafii: Seluruh Masyarakat Harus Diperlakukan Sama

Tak hanya itu, Abdul Mu’ti juga berbicara latar belakang Din Syamsuddin sebagai akademisi. Dirinya menilai Din Syamsuddin merupakan sosok profesor yang terkemuka.

“Sebagai akademisi dan ASN Pak Din adalah seorang guru besar politik Islam yang terkemuka. Di UIN Jakarta Pak Din adalah satu-satunya guru besar Hubungan Internasional. Secara akademik, FISIP UIN sangat memerlukan sosok Pak Din. Saya tahu persis, di tengah kesibukan di luar kampus, Pak Din masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi,” ucapnya.

Menurut Abdul Mu’ti, kritik yang selama ini disampaikan Din Syamsuddin merupakan bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan.

“Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak antikritik yang konstruktif,” kata Abdul Mu’ti.

“Dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama. Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerja sama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah publik,” tambahnya.

Sebelumnya, KASN telah angkat suara terkait tindakan lanjutan atas laporan dari Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB soal dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Din Syamsuddin.

Baca juga:   Pelaku Bom Panci di Bandung Menjadi Radikal Karena Internet

Seperti dilansir detik, dari surat penjelasan Kemenpan RB bernomor B/23/SM.00.04/2021 dan dibubuhi tanda tangan Deputi Bidang SDM Aparatur Teguh Widjinarko menyebutkan bahwa laporan GAR ITB perihal kasus dugaan radikalisme ASN Din Syamsuddin tengah dikoordinasikan dengan Tim Satgas.

“Kepada Yth. Ketua Gerakan Anti Radikalisme-Alumni ITB. Berdasarkan laporan Gerakan Anti Radikalisme – Alumni Institut Teknologi Bandung Nomor 08/S/GAR-ITB//2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Kasus radikalisme ASN an Prof. Dr.H.M Sirajuddin Syamsudin, M.A.Ph.D NIP 1958083111984011001 dengan jabatan dosen Universitas islam Negeri Syarif Hidayatulloh, Jakarta,” demikian isi pembuka surat tersebut, Kamis, 4 Februari 2021.

“Terkait dengan pelanggaran dasar kode etik dan kode perilaku ASN dan/atau pelanggaran disiplin PNS kami akan melakukan koordinasi dengan Tim Satgas Penanganan Radikalisme yang terdiri dari 11 K/L terkait,” lanjutnya.

Meski begitu, perihal hasil pembahasan dengan Tim Satgas Radikalisme belum dapat dipastikan kapan akan disampaikan. Hanya saja, pihaknya menyebut hasil itu akan dikeluarkan sesegera mungkin.

“Dan hasil pembahasan dengan Tim Satgas Radikalisme segera kami sampaikan sesegera mungkin. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih,” tutup surat tersebut. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar