harianpijar.com, JAKARTA – Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai PDIP gila kuasa karena menurutnya PDIP termasuk partai yang memiliki inisiatif RUU Pemilu, namun akhirnya tak ingin membahas. Menanggapi hal itu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno meminta Andi Arief membaca ulang kronologi pandangan fraksi di DPR.
“Andi Arief harus membaca ulang kronologi sikap dan pandangan fraksi-fraksi di DPR. Dari situ terlihat jelas bagaimana proses penyampaian aspirasi, kontestasi ide, dan lobi-lobi politik berlangsung. UU Pemilu belum perlu diubah karena sebagian besar parpol menilai bahwa sejumlah parameter regulasi masih relevan dipertahankan,” ujar Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Kamis, 11 Februari 2021.
Hendrawan Supratikno mengungkapkan RUU Pemilu diusulkan tidak diubah karena keinginan partai politik yang tidak ingin menghabiskan waktu tawar-menawar. Menurutnya, ada kepentingan lebih besar yang harus diutamakan, apalagi di situasi pandemi.
“UU Pemilu diusulkan untuk tidak diubah karena keinginan parpol-parpol agar kita tidak terus menerus menghabiskan enerji untuk tawar menawar politik, untuk eksperimentasi rumus dan jurus politik. Ada keinginan kuat untuk berhenti pada standar yang baku, muara kesetimbangan dan harmoni kepentingan,” jelas Hendrawan Supratikno.
“Jadi bagi kami, kepentingan lebih besar diarusutamakan. Kalkulasi kebersamaan yang menjadi preferensi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Andi Arief mulanya mengatakan bahwa PDIP termasuk partai yang memiliki inisiatif RUU Pemilu, namun akhirnya tak ingin membahas.
“PDIP termasuk partai yang punya inisiatif membahas revisi RUU Pilkada dan Pemilu. Partai ini jugalah yang akhirnya mendorong untuk menutup pembahasan RUU itu. Alasannya agar fokus penanganan COVID,” ujar Andi Arief kepada awak media, Kamis, 11 Februari 2021.
Andi Arief lalu mengungkit PDIP yang mendorong Pilkada 2020 tetap digelar meski banyak protes dari berbagai pihak. Dirinya menyebut saat itu mayoritas petahana berasal dari PDIP.
“Padahal, pertama, di saat banyak protes Pilkada 2020 karena COVID, justru jajaran pengurus, seperti Mas Djarot, Hasto, bahkan Mendagri, memaksakan pilkada. Kita tahu bahwa memang inkumben saat itu banyak dijabat PDIP,” sebutnya.
Partai Demokrat merupakan partai yang mendorong Pilkada 2022 tetap digelar, sementara mayoritas partai lainnya ingin Pilkada 2024. Andi Arief menilai Pilkada 2022 dan 2023 layak digelar dengan sejumlah alasan.
Menurut Andi Arief, PDIP dan mayoritas partai lain yang ingin Pilkada 2024 bisa menjadi ajang politisasi ASN. Karena itu, dirinya menyebut Partai Demokrat ingin Pilkada 2022 dengan sejumlah alasan.
“Jangan salahkan munculnya spekulasi 271 Pilkada 2022 dan 2023 yang tidak dilakukan itu akan dimanfaatkan PDIP dan partai-partai lain berebut atau bagi-bagi PJ (pelaksana) dari birokrasi. Akan terjadi politisasi ASN. Spekulasi lain menjegal Anies dan menyiapkan putranya, Gibran, yang masih menjabat sampai 2024 untuk pilkada berbarengan,” kata Andi Arief.
“Posisi Demokrat bukan berburu kekuasaan, tetapi banyaknya masukan betapa berbahayanya jika pelaksanaan serentak 2024. Belajar dari Pemilu 2019, banyak yang wafat kelelahan dan lain-lain. Karena itu, penting dipisah. Partai Demokrat juga menganggap bahwa power kepala daerah bukan dari pemilihan rakyat akan lemah. Akan timbul masalah legitimasi apalagi sampai ada yang 2 tahun pj atau penjabat,” tambahnya.
Atas dasar itu, Andi Arief menilai justru PDIP-lah yang gila kuasa. Dirinya juga menyebut PDIP banyak argumen dan dalih.
“Saya kira yang gila kuasa itu justru PDIP, banyak dalih dan argumen hanya untuk kuasa,” pungkasnya. (msy/det)