Tanggapi Djarot, Andi Arief Nilai yang Gila Kuasa Justru PDIP

Andi-Arief
Andi Arief. (foto: dok. detik)

harianpijar.com, JAKARTA – PDIP meminta Partai Demokrat untuk tak melulu memikirkan kekuasaan terkait pembatalan revisi UU Pemilu. Menanggapi hal itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief justru menilai PDIP-lah yang gila kuasa.

Mulanya, Andi Arief mengatakan bahwa PDIP termasuk partai yang memiliki inisiatif RUU Pemilu, namun akhirnya tak ingin membahas.

“PDIP termasuk partai yang punya inisiatif membahas revisi RUU Pilkada dan Pemilu. Partai ini jugalah yang akhirnya mendorong untuk menutup pembahasan RUU itu. Alasannya agar fokus penanganan COVID,” ujar Andi Arief kepada awak media, Kamis, 11 Februari 2021.

Andi Arief lalu mengungkit PDIP yang mendorong Pilkada 2020 tetap digelar meski banyak protes dari berbagai pihak. Dirinya menyebut saat itu mayoritas petahana berasal dari PDIP.

“Padahal, pertama, di saat banyak protes Pilkada 2020 karena COVID, justru jajaran pengurus, seperti Mas Djarot, Hasto, bahkan Mendagri, memaksakan pilkada. Kita tahu bahwa memang inkumben saat itu banyak dijabat PDIP,” sebutnya.

Partai Demokrat merupakan partai yang mendorong Pilkada 2022 tetap digelar, sementara mayoritas partai lainnya ingin Pilkada 2024. Andi Arief menilai Pilkada 2022 dan 2023 layak digelar dengan sejumlah alasan.

“Kedua, Presiden Jokowi menjamin setahun vaksin selesai, kalau selesai kan artinya 2022 dan 2023 layak pilkada. Ketiga, Menteri Airlangga dan SMI (Sri Mulyani) menjamin ekonomi Indonesia tumbuh 5-6 persen tahun ini. Kalau sudah tumbuh tahun ini, artinya pilkada layak 2022 dan 2023,” jelasnya.

Baca juga:   Tolak Usul MUI, Demokrat: Apa Masalahnya Masa Jabatan Presiden? 10 Tahun SBY Pimpin RI Maju

Menurut Andi Arief, PDIP dan mayoritas partai lain yang ingin Pilkada 2024 bisa menjadi ajang politisasi ASN. Karena itu, dirinya menyebut Partai Demokrat ingin Pilkada 2022 dengan sejumlah alasan.

“Jangan salahkan munculnya spekulasi 271 Pilkada 2022 dan 2023 yang tidak dilakukan itu akan dimanfaatkan PDIP dan partai-partai lain berebut atau bagi-bagi PJ (pelaksana) dari birokrasi. Akan terjadi politisasi ASN. Spekulasi lain menjegal Anies dan menyiapkan putranya, Gibran, yang masih menjabat sampai 2024 untuk pilkada berbarengan,” kata Andi Arief.

“Posisi Demokrat bukan berburu kekuasaan, tetapi banyaknya masukan betapa berbahayanya jika pelaksanaan serentak 2024. Belajar dari Pemilu 2019, banyak yang wafat kelelahan dan lain-lain. Karena itu, penting dipisah. Partai Demokrat juga menganggap bahwa power kepala daerah bukan dari pemilihan rakyat akan lemah. Akan timbul masalah legitimasi apalagi sampai ada yang 2 tahun pj atau penjabat,” imbuhnya.

Atas dasar itu, Andi Arief menilai justru PDIP-lah yang gila kuasa. Dirinya juga menyebut PDIP banyak argumen dan dalih.

Baca juga:   Mantan Staf KSP Bicara Soal Isu Kudeta: Kedekatan Moeldoko dengan SBY Punya Khas Tersendiri

“Saya kira yang gila kuasa itu justru PDIP, banyak dalih dan argumen hanya untuk kuasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, PDIP memiliki pandangan berbeda dengan Partai Demokrat perihal pembatalan revisi UU Pemilu. PDIP meminta Partai Demokrat tidak melulu berpikir tentang kekuasaan.

PDIP menekankan mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. PDIP menjelaskan gelaran pilkada serentak dilakukan 2024 agar pemerintah bisa berfokus mengatasi pandemi.

“Justru pendapatnya terbalik. Kita tetap konsisten untuk melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 agar semua energi bangsa ini benar-benar dicurahkan untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi rakyat,” ujar Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada awak media, Kamis, 11 Februari 2021.

Karena itu, Djarot Saiful Hidayat berharap tidak ada pihak yang berpikir pragmatis terhadap pembatalan revisi UU Pemilu. Dirinya menegaskan keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya demi meraih kekuasaan.

“Makanya, saya berharap agar menghentikan pola pikir pragmatis untuk kepentingan jangka pendek yang hanya demi meraih kekuasaan, tetapi mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni keselamatan kesehatan dan ekonomi rakyat yang terkena dampak pandemi,” kata Djarot Saiful Hidayat. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar