Datangi Kemenko Polhukam, Tim Rizieq Minta Lahan Ponpes Markaz Syariah Tak Diambil

Markaz-Syariah-Megamendung
Plang Markaz Syariah di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. (foto: dok detik)

harianpijar.com, JAKARTA – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, yang juga termasuk dalam tim advokasi Markaz Syariah, mendatangi kantor Kemenko Polhukam. Kedatangan mereka untuk meminta 3 hal, yang salah satunya adalah agar lahan Markaz Syariah tak diambil.

“Besar harapan kami, Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI berkenan untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap Klien Kami (Pemohon),” demikian isi surat tim advokasi Markaz Syariah, Kamis, 11 Februari 2021, seperti dilansir dari detik.

“Menetapkan status quo atas lahan tersebut, yaitu: PTPN VIII tidak melakukan langkah hukum dan kegiatan fisik apapun, klien Kami tidak melakukan perluasan lahan dan pembangunan fisik. Ketiga, kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berlangsung seperti selama ini, sebagai perwujudan dari amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945,” lanjut isi surat tersebut.

Baca juga:   Pengacara: Rizieq Shihab Pulang Pekan Depan, Khawatir Langsung Ditahan

Hal itu disampaikan menyusul surat undangan audiensi dari Deputi Bidkor Hukum dan HAM per tanggal 4 Februari. Tim advokasi menyampaikan terima kasih karena berkesempatan menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum soal lahan Markaz Syariah.

Kemudian melalu surat tersebut, tim advokasi Markaz Syariah juga menyampaikan sejumlah data. Disebutkan lahan yang saat ini ditempati dan dibangun di atas Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, diperoleh dengan melakukan pembelian resmi dari para penggarap.

Baca juga:   Kak Emma: Merasa Dirugikan Namanya Terseret Kasus Firza Husein-Rizieq Shihab

“Bahwa PTPN VIII sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini telah menelantarkan lahan, sehingga kalaupun lahan tersebut merupakan aset PTPN VIII yang didasarkan SHGU sebagaimana klaim PTPN VIII, maka SHGU tersebut HAPUS DEMI HUKUM sebagaimana ketentuan Pasal 34 huruf e UUPA,” tulisnya.

Selain itu, tim advokasi juga mengatakan ada 9 (sembilan) SHGU PTPN VIII yang telah dibatalkan oleh Putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Atas dasar itu, tim advokasi Markaz Syariah meminta agar lahan tak diambil. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar