Kuasa Hukum Sesalkan Penerapan Pasal 160 KUHP ke Eks Ketum FPI, Polri: Berdasarkan Petunjuk JPU

Andi-Rian-Djajadi
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi.

harianpijar.com, JAKARTA – Kuasa hukum mantan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shabri Lubis menyesalkan penerapan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan kepada kliennya. Bareskrim Polri mengatakan penerapan pasal itu berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum (JPU) dalam berkas P19.

“(Penerapan Pasal 160 KUHP) berdasarkan fakta materiil dan petunjuk JPU dalam P19,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dihubungi, Rabu, 10 Februari 2021.

Namun, saat ditanya lebih jauh, Andi Rian Djajadi tak ingin berkomentar. Dirinya mempersilakan untuk bertanya kepada jaksa.

“Tanyakan ke JPU,” ujar Andi Rian Djajadi singkat.

Sebelumnya, Ahmad Shabri Lubis bersama empat orang lainnya ditahan atas kasus kerumunan di Petamburan hingga kasus mengganggu kerja Satgas COVID-19 di RS Ummi Bogor. Kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro pun menyesalkan penahanan tersebut.

Sugito Atmo Prawiro mempertanyakan penerapan Pasal 160 KUHP terhadap Ahmad Shabri Lubis di tahap kedua. Padahal, kata dia, selama proses penyidikan, kliennya itu hanya dijerat Pasal 93 UU Karantina bukan Pasal 160 KUHP.

Baca juga:   Komnas HAM: Persekusi Tidak Boleh Dilakukan Karena Bersifat Terlarang

“Jadi begini, pada waktu awal periksa di Polda Metro Jaya dan sekarang dilimpahkan ke Bareskrim, itu kan pasalnya 93 UU Karantina. Yang untuk lima orang itu, tiba-tiba pemanggilan tahap kedua, karena dianggap sudah P21, jadi ada penyerahan berkas dan tersangka itu tiba-tiba memanggilnya dengan Pasal 160. Pasal 160 itu kan penghasutan, jadi ada alasan objektif bisa menahan,” kata Sugito Atmo Prawiro saat dihubungi, Senin, 8 Februari 2021 malam.

Adapun keenam orang itu adalah Ahmad Shabri Lubis, Haris Ubaidillah, Habib Ali Alwi Alatas, Habib Idrus Alhabsy, Maman Suryadi, dan Habib Hanif Alatas. Khusus Habib Hanif Alatas, dirinya ditahan karena kasus RS Ummi Bogor, yang mengganggu kerja Satgas COVID-19.

Sugito Atmo Prawiro menyesalkan adanya penerapan Pasal 160 KUHP tersebut. Menurutnya, kliennya itu hanya pelaksana yang tidak menghasut orang untuk datang.

Baca juga:   Ultimatum 5 Tersangka Lain, Polda Metro Jaya: Menyerahkan Diri atau Ditangkap!

“Ya kalau subjektif kan melarikan diri, takut akan mempersulit, kan biasanya itu saja standar saja, menghilangkan barang bukti. Tapi kami sesalkan kok muncul Pasal 160 itu ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan ketika pemanggilan tahap kedua. Itu saja. Mereka itu kan sekadar pelaksana biasa dan tidak menghasut orang-orang untuk datang,” sebutnya.

Selain itu, pihak kuasa hukum FPI juga turut menunjukkan surat perintah penahanan terhadap Ahmad Shabri Lubis.

Dalam surat tersebut, mantan Ketum FPI itu diduga melanggar Pasal 160 KUHP atau Pasal 216 KUHP atau Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 14 (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular atau Pasal 82 Ayat (1) juncto UU RI 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar