Soal Isu Kudeta Partai Demokrat, Dede Yusuf Bilang Begini

Dede-Yusuf
Dede Yusuf. (foto: instagram/ddyusuf66)

harianpijar.com, BANDUNG – Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf turut menanggapi perihal isu kudeta yang diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dirinya menyinggung soal pelanggaran etika berpolitik.

“Kalau masalah internal itu diselesaikan cukup dengan penyelesaian secara partai, yaitu internal partai, yaitu ada AD-ART, ada mekanisme-mekanisme partai. Tapi apabila terjadi sebuah gerakan yang di dalamnya ada penguasa, itulah yang disebut sebagai sesuatu yang melanggar etika berpolitik,” kata Dede Yusuf saat ditemui di kawasan Dago, Kota Bandung, Selasa, 9 Februari 2021, seperti dilansir dari detik.

Dede Yusuf menilai dalam etika berpolitik tak etis jika pihak penguasa mencampuri urusan rumah tangga partai. Dirinya bicara soal Moeldoko yang mengaku membawa sebagai pribadi saat bertemu dengan beberapa kader Partai Demokrat.

“Kalau dikatakan itu pribadi, itu bukan penguasa, betul, tapi didatanginya itu karena jabatannya, bukan karena orang per orang, karena ada jabatan ya, karena itu ini melanggar etika berpolitik,” ujar Dede Yusuf.

Baca juga:   Presiden Akan Tambah Enam Wamen, Istana: Nanti Tugasnya Khusus dan Prioritas

“Bagaimanapun juga, partai atau ketua partai adalah mitranya presiden. Artinya, sama seperti kami di DPR, mitranya adalah para Menteri. Menteri tidak boleh otak atik urusan partai, walaupun ada partai pendukung pemerintah dan bukan pendukung pemerintah. Karena akan menyebabkan distrust, ketidakpercayaan,” imbuhnya.

Saat disinggung apakah Moeldoko melanggar etika berpolitik seperti yang dirinya sampaikan, Dede Yusuf menilai hal yang dilakukan Moeldoko lebih ketidakpatutan dalam berpolitik.

“Jadi sebagai seorang pejabat tinggi negara, apalagi yang sehari-hari bersama presiden, harus paham betul untuk tidak masuk ke dalam riak-riak internal. Jadi apakah itu melanggar kode etik, bicaranya bukan melanggar kode etik, tapi kurang pantas bagi pejabat negara untuk masuk ke dalam riak-riak internal. Sudah tahu riak-riak internal, gak usah masuk dong,” ucapnya.

Dede Yusuf lalu menegaskan keberadaan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah sah sesuai aturan. Dengan demikian, kata dia, tidak perlu lagi ada KLB untuk menggantikan AHY.

Baca juga:   Sekjen Demokrat: Kriterianya Integritas, Kapabilitas, Elektabilitas dan Isi Tas, Jangan Jadi Gubernur Kalau Tak Ada Duitnya

“Dan sekali lagi saya harus menyampaikan bahwa Partai Demokrat sah, legal, sudah ada kumham-nya, dan sudah diputuskan secara bersama dengan aklamasi bahwa Ketumnya adalah Mas AHY. Artinya tidak ada lagi yang namanya rancangan KLB ketidakpuasan, karena dari awal sudah kesepakatan bersama,” tegasnya.

Selain itu, Dede Yusuf juga membantah kabar yang turut muncul dalam isu kudeta ini, yang menyebut bila tak ada komunikasi antara DPP dengan daerah. Menurutnya, selama kondisi pandemi, komunikasi antara pusat dan daerah berjalan harmonis.

“Bahwa dalam pandemi ini dibilang tidak ada komunikasi, Partai Demokrat sesuai intruksi dari Ketum, sudah membuat hal yang membantu masyarakat, melalui gerakan membantu masyarakat melalui faskes, membantu ukm, kita sudah menyumbang Rp 200 miliar lebih. Dan itu menggerakan seluruh komponen partai yang ada di daerah, jadi kalau tidak ada komunikasi, itu salah besar,” pungkas Dede Yusuf. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar