AHY Duga Orang di Lingkaran Jokowi Terlibat ‘Kudeta’ Demokrat, PDIP: Buktikan Saja

Djarot-Saiful-Hidayat
Djarot Saiful Hidayat. (foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

harianpijar.com, JAKARTA – Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada upaya gerakan merebut paksa partai yang dirinya pimpin oleh orang di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal itu, PDIP meminta AHY membuktikan praduga tersebut.

“Sebaiknya dibuktikan saja praduga yang belum jelas ujung pangkalnya tersebut,” ujar Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada awak media, Senin, 1 Februari 2021.

Menurut Djarot Saiful Hidayat, pernyataan AHY bersifat tendensius. Dirinya mempertanyakan apakah AHY sedang melakukan upaya tawar menawar dengan pemerintah saat ini.

“Praduga yang cukup serius dan tendensius. Apakah memang benar praduga tersebut atau justru ingin menaikkan posisi tawar?” sebutnya.

Djarot Saiful Hidayat menegaskan kerjasama antar pemerintah sudah sangat solid dan kuat. Dirinya pun menyarankan Partai Demokrat untuk tetap berada di luar pemerintahan guna menjalankan tugas check and balances.

“Posisi pemerintah sudah solid dan cukup kuat, maka sebaiknya Partai Demokrat tetap saja berada di luar pemerintahan dan itu baik untuk berjalannya mekanisme check and balances,” kata Djarot Saiful Hidayat.

Baca juga:   PDIP Lamongan Maafkan Guru yang Sebarkan Ujaran Kebencian

“PDI Perjuangan juga pernah selama 10 tahun di luar pemerintahan juga tidak masalah dan tidak pernah mengeluh,” tambahnya.

Seperti diketahui, AHY menggelar commanders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC Partai Demokrat. AHY mengatakan ada gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang di lingkaran Presiden Jokowi.

“Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Senin, 1 Februari 2021.

Aksi ini, dikatakan AHY, dilakukan oleh 5 orang berlatar Partai Demokrat, serta 1 orang yang bukan kader partai.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” terang AHY.

Baca juga:   Ibas: Fraksi Demokrat Pernah Dilobi Bergabung Untuk Gulirkan Hak Angket KPK

“Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” sambungnya.

AHY mengatakan ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. ‘Kudeta’ itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.

“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti ‘dengan paksa’ Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” jelasnya. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar