Tanggapi PDIP Soal Risma Undang Juru Masak, PKS: Pekerjaan Tak Bermutu untuk Ukuran Menteri

Bukhori-Yusuf
Bukhori Yusuf. (foto: dok PKS)

harianpijar.com, JAKARTA – PDIP merasa heran setiap aksi yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma kerap mendapat kritik dari PKS. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menegaskan pihaknya hanya melakukan pengawasan agar Mensos Risma bekerja sesuai fungsinya.

“PKS menjalankan fungsi pengawasan agar seorang menteri berjalan sesuai fungsi dan kapasitasnya,” kata Bukhori Yusuf kepada awak media, Sabtu, 30 Januari 2021.

Bukhori Yusuf menilai pelatihan memasak yang dilakukan Risma tidak sesuai dengan jabatannya sebagai Mensos. Dirinya tak ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa bila Risma hanya selevel wali kota.

“Pekerjaan yang tidak bermutu untuk ukuran seorang menteri,” ujar Bukhori Yusuf.

“Kasihan Presiden yang sudah memilih menteri dengan ekspektasi yang sangat tinggi, eh ternyata hanya berkelas wali kota,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewajiban melakukan fungsi checks and balances sebagai partai oposisi pemerintah. Dirinya menilai justru bagus jika pemerintah masih memiliki partai yang terus memberikan kritik.

Baca juga:   Alasan Ribka Tjiptaning Tolak Divaksinasi COVID-19 Dinilai Tidak Berdasar

“PKS sebagai partai oposisi punya kewajiban checks and balances. Mengingatkan dan kasih masukan. Mestinya malah bagus bagi pemerintahan dan partai pendukungnya karena selalu ada yang mengingatkan,” tutur Mardani Ali Sera.

Mardani Ali Sera mengapresiasi Risma yang telah bekerja keras dan turun ke lapangan. Dirinya menyebut PKS ingin Risma bekerja keras namun juga bekerja secara sistematis dan tuntas.

“Bu Risma kerja keras dan turun ke lapangan. PKS tentu inginnya kerja keras tapi sistematis dan tuntas. Mesti dari hulunya hingga ke hilir,” tukasnya.

Seperti diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma sempat mendatangkan juru masak guna melatih pemulung yang tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur, Bekasi, agar dapat membuka usaha kuliner. Namun, aksi Risma itu mendapat kritik dari PKS.

PKS menyebut tindakan Risma terlalu berlebihan. PKS menilai Risma seharusnya lebih fokus mengurus jutaan orang yang terdaftar keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga:   Hasto: Ada Lima Pintu Rekrutmen Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

“Bu Menteri kalau mau mengajari keterampilan baiknya tidak perlu repot-repot cari pemulung, cukup saja para calon graduasi dari KPM PKH yang jumlahnya kalau ambil 20 persen 10 juta KPM PKH,” ujar Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf saat dihubungi, Jumat, 29 Januari 2021.

Membela Risma, PDIP pun balik mengkritik PKS. PDIP menilai yang dilakukan Risma justru sebetulnya merupakan langkah yang positif.

“Suka-suka mereka (PKS)-lah. Apa pun yang dikerjakan sama Ibu Risma selalu mereka anggap salah,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada detik, Sabtu, 30 Januari 2021.

“Programnya positif untuk pemberdayaan PMKS. Memberikan bekal keterampilan kepada PMKS lebih mendidik agar bisa mandiri. Bukankah sebaiknya kita memberikan pancing daripada selalu memberi ikan,” sambungnya. (ilfan/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar