Jokowi Teken Aturan Masyarakat Harus Siap Perang, Kemhan Akan Rekrut 25 Ribu Orang untuk Komcad

Prabowo-Subianto
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. (foto: instagram/prabowo)

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani sebuah kebijakan baru tahun 2021, yakni PP Nomor 3 Tahun 2021. Di mana, masyarakat harus siap perang jika dibutuhkan oleh negara. Pasukan ini tergabung dalam Komponen Cadangan atau komcad.

PP Nomor 3 Tahun 2021 mengatur tata cara pelaksanaannya. Peraturan tersebut berisi tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Terkait hal itu, pada tahap awal, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan merekrut 25 ribu anggota. Kemhan akan merekrut orang-orang siap perang kapan saja.

Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan pembentukan komcad telah diamanatkan oleh UU No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Baca juga:   Politisi NasDem: Gatot Nurmantyo Cocok Dampingi Jokowi Pada Pilpres 2019 Mendatang

Menhan Prabowo Subianto menurut rencana akan mengeluarkan surat untuk mengatur lebih detail soal pelaksanaan komcad.

“Ada tiga program di PP itu, yaitu program bela negara yang merupakan penyelenggaraan kesadaran bela negara, yaitu cinta negara, dan komponen pendukung, lalu komponen cadangan,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.

Komponen cadangan ini terdiri dari sumber daya manusia dan alam. Komponen sumber daya manusia direkrut dari masyarakat sipil pada usia 18-35 tahun. Mereka akan bertugas untuk membantu TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

Baca juga:   Partai Gerindra: Dipastikan Fadli Zon Tidak Menjabat Wakil Ketua DPR 2019-2024

“Bukan wajib militer. Kalau ada yang tertarik, daftar. Kalau memenuhi syarat, nanti itu pendidikan dasar militer 3 bulan. Kalau lulus, jadi tentara cadangan,” terang Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sesuai aturan, komponen cadangan hanya akan bertugas kalau dimobilisasi oleh Presiden atas persetujuan DPR. Hal ini bisa dilakukan dalam keadaan darurat, misalnya perang atau bencana alam besar.

Ketika tidak ada keadaan darurat, mereka didemobilisasi atau dikembalikan ke profesi masing-masing. Namun, jika negara kembali menghadapi situasi genting, mereka akan dimobilisasi kembali.

“Ketika didemobilisasi, pengawasan dilakukan oleh TNI. Jadi ketat,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak. (msy/tri)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar