Jokowi Teken Aturan Baru: Masyarakat Harus Siap Perang jika Dibutuhkan Negara

Presiden-Joko-Widodo-Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini telah menandatangani sebuah kebijakan baru. Kebijakan baru yang diteken Jokowi itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

Hal ini membicarakan tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Seperti dikutip dari laman JDIH via Pikiran Rakyat, PP Nomor 3 Tahun 2021 ini diteken Jokowi pada 12 Januari 2021 lalu. Peraturan tersebut juga sudah berlaku pada hari yang sama setelah ditandatangani Jokowi.

Singkatnya, PP Nomor 3 Tahun 2021 menjelaskan tentang aturan mobilisasi warga negara dalam keadaan darurat militer.

Adapun bunyi Pasal 87 PP Nomor 3 Tahun 2021:

“Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan mobilisasi.”

Ini berarti, seluruh masyarakat Indonesia harus siap ikut perang jika diminta dan saat dibutuhkan negara. PP tersebut juga menyasar ke seluruh ruang lingkup, yaitu pelajar, masyarakat, dan pekerja.

Baca juga:   Jokowi Sambut Baik Akan Dikeluarkannya ASEAN Travel Corridor Arrangement

Bunyi Pasal 4 ayat 1 di PP Nomor 3 Tahun 2021:

“Penyelenggara PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara) di lingkup pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional.”

Sedangkan untuk lingkup masyarakat, akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama yang tertuang pada Pasal 16 ayat 1. Dan untuk lingkup pekerja, akan diatur oleh TNI, Kepolisian, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, serta Badan Usaha Milik Swasta. Aturan ini tertuang di Pasal 16 ayat 4.

Baca juga:   Riza: Gerindra Yakin Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Diisi Orang Terbaik

Mobilisasi sendiri merupakan tindakan pengarahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta saranan dan prasaranan nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara.

Semua itu bisa digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman terhadap negara NKRI.

Meski demikian, dalam melakukan mobilisasi massa, presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Setelah DPR menyetujui, barulah presiden mengumumkan pernyataan mobilisasi secara terbuka pada masyarakat umum.

Saat diminta melakukan hal ini, maka masyarakat sudah harus siap berperang untuk melindungi kepentingan negara apabila darurat militer sudah dinyatakan oleh panglima tertinggi. (msy/med/pr)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar