Tak Setuju RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021, PKS: Dikhawatirkan Akan Timbulkan Kebisingan

Mardani-Ali-Sera
Mardani Ali Sera.

harianpijar.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dikeluarkan, namun RUU BPIP masuk dalam Prolegnas 2021. Menanggapi hal itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) khawatir terjadi lagi kegaduhan di masyarakat.

“Ini dikhawatirkan akan menimbulkan kebisingan yang tidak perlu lagi,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada awak media, Jumat, 15 Januari 2021.

Menurut Mardani Ali Sera, pemerintah seharusnya bijak untuk tidak memasukkan RUU HIP dan BPIP ke Prolegnas 2021. Pasalnya, kata dia, kedua RUU itu dipandang negatif di masyarakat.

“Mestinya pemerintah bijak dengan mendrop RUU HIP atau BPIP. Keduanya punya persepsi yang negatif di masyarakat. Akan banyak kecurigaan membahas kedua RUU ini,” ucapnya.

Baca juga:   Polisi Cek Lokasi Kebakaran di Lantai III Gedung Nusantara II DPR/MPR

Mardani Ali Sera mengatakan, jika ingin menguatkan BPIP, harus ada kajian yang matang dan sosialisasi yang kuat. Dirinya menyebut kerangka Pancasila sudah sangat kuat, tinggal implementasi di lapangan.

“Jika ingin menguatkan BPIP bisa dengan menyiapkan kajian dan naskah akademik yang matang disertai sosialisasi yang mencukupi. Pancasila adalah konsensus dan dasar negara kita. Kerangka hukumnya sangat kuat. Yang diperlukan aplikasi nyata di lapangan,” kata Mardani Ali Sera.

Sebelumnya, Baleg DPR telah mengesahkan 33 RUU masuk dalam Prolegnas 2021, pada Kamis, 14 Januari 2021 malam di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Senayan, Jakarta. Rapat itu dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas dan dihadiri Menkum HAM Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah serta perwakilan DPD RI.

Baca juga:   Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Sartono Bidik Sektor Ekonomi Kreatif

Terjadi perubahan dari RUU yang diusulkan sebelumnya. Ada 4 RUU dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, yaitu RUU jabatan hakim, RUU Bank Indonesia, RUU HIP, dan RUU Ketahanan Keluarga. Namun, RUU BPIP masuk.

Keluarnya RUU HIP dan masuknya RUU BPIP menimbulkan perdebatan di antara anggota dewan hingga memberikan catatan. Tetapi, Supratman Andi Atgas mengatakan ada mekanisme pembahasan lanjutan, maka kemudian diambil keputusan Prolegnas Prioritas 2021 dibawa ke paripurna ke DPR. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar