Ribka-Tjiptaning
Ribka Tjiptaning. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai NasDem menyayangkan pernyataan anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning, yang menolak divaksinasi COVID-19. Menurut Partai NasDem, sikap Ribka Tjiptaning tidak mau divaksin Corona itu memprovokasi masyarakat, karena disampaikan terbuka.

“Ini tidak bijaksana, tidak etis, dan saya sayangkan,” ujar Waketum Partai NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Rabu, 13 Januari 2021.

Ahmad Ali mengatakan Ribka Tjiptaning memiliki hak pribadi untuk ikut divaksinasi atau tidak. Namun seharusnya, kata dia, penolakan itu tidak disampaikan secara terbuka.

“Itu hak pribadi dia untuk mau dan tidak mau divaksin. Tapi, secara etika, harusnya, ketika kemudian Anda tidak setuju, sebagai orang yang berkomitmen dengan pemerintah mestinya tidak perlu memprovokasi masyarakat untuk juga seperti itu,” kata Ahmad Ali.

“Tidak setuju kan bisa, bisa, tidak setuju kan tidak harus disampaikan secara terbuka, karena di sisi lain pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi terhadap rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, dikatakan Ahmad Ali, sikap Ribka Tjiptaning menolak vaksin Sinovac secara terbuka akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Masyarakat nantinya bisa tidak percaya dengan pemerintah.

Baca juga:   Gerindra Merapat ke Pemerintahan, Analis: Diprediksi NasDem Tetap Bertahan

“Akan ada pertanyaan masyarakat, ‘loh itu kok orang partai kok. Anggota DPR aja nggak mau’, ya kan. Artinya, itu kan memprovokasi masyarakat untuk kemudian mendelegitimasi pemerintah, untuk kemudian masyarakat tidak percaya kepada dia kepada pemerintah. Disayangkan lah, menurut saya. Disayangkan, ibu dokter kemudian seperti itu,” ungkapnya.

Ahmad Ali mengatakan vaksin Corona merupakan salah satu cara untuk memotong penyebaran COVID-19. Dirinya menyebut vaksin COVID-19 yang ada telah diproses melalui sejumlah tahapan.

“Padahal di sisi lain kita tahu bahwa vaksin ini adalah salah satu solusi untuk kemudian memotong rantai penyebaran COVID yang semakin luas. Kita pikir-pikir vaksinasi ini, ini kan vaksin ini bukan barang yang tiba-tiba diambil tidak melalui tahapan. Kan ini kan lewat proses dan sudah digunakan oleh negara-negara lain,” ujar Ahmad Ali.

Baca juga:   PDIP Nilai Polemik UU KPK Sebaiknya Diselesaikan Melalui Judicial Review atau Legislative Review

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, menyatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Politikus PDIP itu menyebut dirinya dan keluarga lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

“Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek,” kata Ribka Tjiptaning dalam raker Komisi IX bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021.

Menurut Ribka Tjiptaning, pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona. Dirinya lalu menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air.

“Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” sebutnya. (msy/det)

BERITA PILIHAN

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar