Kuasa Hukum: AD/ART Front Persatuan Islam Kemungkinan Sama dengan FPI

Aziz-Yanuar
Aziz Yanuar. (foto: detik/Lisye Sri Rahayu)

harianpijar.com, JAKARTA – Sejumlah pentolan Front Pembela Islam (FPI) mendeklarasikan Front Persatuan Islam yang juga disingkat FPI. Bahkan, menurut kuasa hukum FPI Aziz Yanuar, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Front Persatuan Islam kemungkinan mirip dengan Front Pembela Islam.

“AD/ART (Front Persatuan Islam) sama dengan Front Pembela Islam kemungkinan,” kata Aziz Yanuar saat dihubungi, Minggu, 3 Januari 2021.

Meski begitu, dikatakan Aziz Yanuar, pihaknya belum mengumumkan kepengurusan Front Persatuan Islam. Dirinya menyebut jika ada nama-nama kepengurusan Front Persatuan Islam, hal itu adalah hoax.

“Belum ada resmi. Kalau ada itu hoax,” sebutnya.

Aziz Yanuar juga belum bisa mengungkapkan kapan struktur organisasi, logo, visi-misi, dan hal lainnya tentang Front Persatuan Islam diumumkan. Dirinya hanya mengatakan bahwa konsolidasi masih dilakukan.

“(Belum diumumkannya) karena belum disepakati dan diputuskan,” ujar Aziz Yanuar.

Diketahui, Front Pembela Islam resmi dilarang pemerintah. Mendagri Tito Karnavian pun sebelumnya mengatakan masalah yang ada saat ini adalah soal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPI.

“Mengenai masalah ormas terkait FPI, ini masih pada kajian di Kementerian Agama. Betul rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas meterai mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART,” ujar Tito Karnavian dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019 lalu.

Baca juga:   Habib Rizieq Ceramah Sebut Kata 'Lonte', Waketum PAN: Nggak Apa-Apa, Bagus

“Di AD/ART itu di sana disampaikan tadi juga sudah dibacakan Pak Junimart bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad. Ini yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur-kabur bahasanya,” imbuhnya.

Tito Karnavian lalu berbicara soal teori teologi dari kata-kata ‘penerapan Islam secara kafah’. Dirinya juga menyinggung soal NKRI bersyariah.

“Nah, kata-kata mengenai penerapan Islam secara kaffah ini teori teologinya bagus. Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh, apakah seperti itu. Kalau dilakukan bagaimana tanggapan dari elemen-elemen lain, elemen-elemen nasionalis mungkin, elemen minoritas yang dulu pernah dipikirkan oleh para founding fathers kita. Salah satu yang diperhitungkan kemungkinan nanti akan diimbangi lagi di daerah-daerah tertentu,” kata Tito Karnavian.

“Seperti di Papua dulu pernah Manokwari membuat perda sendiri, sesuai dengan prinsip keagamaan di sana. Nanti Bali juga membuat perda sendiri sesuai prinsip keagamaan di sana. Ini bisa berdampak pada goyangnya solidaritas kebinekaan, ini semua saya kira silakan kita pikirkan sebagai wacana. Kemudian di bawah naungan khilafah Islamiyah, kata-kata khilafah-nya kan sensitif, apakah biologis khilafah Islamiyah ataukah membentuk sistem negara. Kalau sistem negara bertentangan dengan prinsip NKRI ini,” terangnya.

Baca juga:   Bubarkan Massa Beratribut FPI di Banjir Cipinang Melayu, Begini Penjelasan Polisi

Kembali ke Aziz Yanuar, dirinya menjelaskan maksud dari khilafah Islamiyah. Menurutnya, penegakan khilafah Islamiyah tak menghapus NKRI.

“Menegakkan khilafah Islamiyah di zaman ini bukan dengan menghapus NKRI dan negara-negara Islam lainnya seperti Saudi, Mesir, Yaman, Turki, Pakistan, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Akan tetapi dengan mensinergikan hubungan kerja sama semua negara Islam, khususnya anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), untuk menghilangkan semua sekat yang ada di antara negara-negara tersebut,” papar Aziz Yanuar.

Aziz Yanuar mengatakan ada 10 hal yang diperjuangkan. Di antaranya yaitu meningkatkan fungsi dan peran OKI serta membentuk parlemen bersama dunia Islam.

“Juga mengusulkan pembentukan pakta pertahanan bersama dunia Islam, penyatuan mata uang dunia Islam, penghapusan paspor dan visa antar-dunia Islam, kemudahan asimilasi perkawinan antar-dunia Islam, penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam, pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam serta pendirian mahkamah Islam internasional,” kata Aziz Yanuar.

“Sangat tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, malah sangat bagus. Apa masalahnya?” tukasnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar