Ingatkan Mahfud MD, Gerindra Sebut UU Kepolisian Tak Mengatur Polisi Khusus Siber

Habiburokhman
Habiburokhman. (foto: instagram/habiburokhmanjkttimur)

harianpijar.com, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal wacana pemerintah ingin mengaktifkan polisi siber. Terkait hal itu, Partai Gerindra mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tidak mengatur soal polisi khusus siber.

“UU Kepolisian tidak mengatur polisi khusus siber,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman kepada awak media, Selasa, 29 Desember 2020.

Habiburokhman menilai polisi siber yang dimaksud Mahfud MD adalah Direktorat Siber yang ada di lingkup Polres, Polda, hingga Mabes Polri. Dirinya mendukung jika pemerintah ingin memaksimalkan peran Direktorat Siber di kepolisian.

“Mungkin yang dimaksud Pak Mahfud adalah polisi biasa yang ditugaskan di unit atau direktorat siber di tingkat Polres, Polda dan Mabes. Kami sepakat saja kalau peran mereka dimaksimalkan demi penegakan hukum yang berkeadilan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman lalu menyoroti tugas polisi di bidang siber. Menurutnya, tugas polisi di bidang siber bukan hanya melacak keberadaan pelaku.

Baca juga:   Mahfud MD: Surat Yang Ditunjukan Rizieq Shihab Bukan Surat Pencekalan

“Hal yang berat bagi polisi yang bertugas di bagian siber bukan hanya melacak keberadaan pelaku, tapi memastikan bahwa pelaku benar-benar memiliki intensi melanggar hukum,” sebutnya,

Selain itu, Habiburokhman juga mengimbau aparat kepolisian tidak hanya mengacu pada teks ujaran. Dirinya berharap polisi tidak memberi kesan kriminalisasi kebebasan berpendapat.

“Jangan ada kesan kriminalisasi kebebasan berpendapat kalau mereka hanya mengacu pada teks ujaran,” kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal fenomena masyarakat yang gampang sekali main ancam di media sosial. Dirinya pun mengatakan pemerintah ingin mengaktifkan polisi siber.

“Tapi, kalau ada orang misalnya mengancam-ngancam akan memotong leher polisi, akan memotong leher presiden dan macem-macem itu, yang begitu gitu itu. Nah, kalau kita tidak aktifkan polisi siber, itu ya akan susah juga. Kita akan terlalu liberal dan akan masuk kerusakan-kerusakan yang tidak bisa dibayangkan. Jadi saya katakan kita aktifkan polisi siber, bukan membentuk, aktifkan. Karena polisi siber kita gampang kok,” ujar Mahfud MD dalam diskusi secara virtual di kanal YouTube Dewan Pakar KAHMI Official, seperti dikutip Selasa, 29 Desember 2020.

Baca juga:   Soal Jubir Gerindra, Prabowo Bantah Isu Anggapan Fadli Zon yang Kerap Kritik Pemerintah

Di sisi lain, wacana pengaktifan polisi siber ini juga telah ditanggapi politikus PPP Arsul Sani. Dirinya menyarankan pemerintah memperkuat Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Sebenarnya yang disebut polisi siber itu cukup Dittipidsiber Polri yang diperkuat saja, dibantu oleh badan lain BSSN dan Kominfo. Jadi bukan dalam arti polisi khusus dengan kesatuan sendiri seperti Densus 88 atau Brimob itu,” pungkas Arsul Sani. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar