Ketua Tim Bantuan Hukum FPI Nilai Penggunaan Pasal Penghasutan ke Habib Rizieq Dipaksakan

Habib-Rizieq-Menyerahkan-Diri
Momen saat Habib Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, juga disangkakan dengan Pasal 160 KUHP soal Penghasutan. Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, heran polisi menyangkakan Habib Rizieq dengan pasal tersebut.

“Dalam pemeriksaan oleh penyidik pada 12 Desember, dinyatakan bahwa HRS ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tidak hanya dengan Pasal 93 UU Karantina Kesehatan, juga disangkakan dengan Pasal 160 KUHP atas perbuatannya, ‘menghasut orang-orang untuk berkumpul’ atau ‘menciptakan kerumunan di kediamannya sehubungan dengan acara pernikahan anaknya dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW,” ujar Sugito Atmo Prawiro saat kepada detik, Minggu, 13 Desember 2020.

Menurut Sugito Atmo Prawiro, pengenaan pasal penghasutan cenderung memaksakan. Mengingat, kata dia, sejak awal Habib Rizieq dipanggil polisi terkait kerumunan saat gelaran acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya.

“Dari sinilah benar jika ada yang menganggap bahwa penggunaan pasal-pasal pidana kepada HRS adalah dipaksakan alias ‘maksain banget’,” sebutnya.

Sugito Atmo Prawiro menilai pasal 160 KUHP ini masuk delik materiil. Untuk itu, penyidik perlu membuktikan akibat yang ditimbulkan dari unsur pidana tersebut.

Baca juga:   Soal Diksi 'Tsaurah' FPI, Karding: Perlu Diklarifikasi agar Tak Salah Paham

“Kan begini kalau terkait 160 penghasutan itu kan sekarang delik materiil, bukan delik formil. Misalnya, dia menghasut terjadilah penyerangan. Menghasut terjadinya kebakaran, terjadilah kebakaran. Kan begini, kalau yang (kena) 160 penghasutan, itu kan skala delik materiil, bukan delik formil. Misalnya dia menghasut untuk menyerang, terjadilah penyerangan. menghasut untuk membakar, terjadilah pembakaran. Delik itu kan diuji di mahkamah konstitusi. Ini makanya menjadi menarik ketika itu ada kegiatan di Habib Rizieq Shihab,” ucapnya.

Selain itu, Habib Rizieq juga dijerat dengan Pasal 216 KUHP mengenai upaya menghalang-halangi petugas. Sugito Atmo Prawiro juga mempertanyakan soal pengenaan pasal tersebut.

“Jadi dianggap kita dari teman seakan-akan menghalangi petugas. Petugas yang mana? Orang kita mempersilakan untuk supaya pelaksanaannya itu sesuai protokol kesehatan,” tuturnya.

Dalam Pasal 216 KUHP, polisi turut menduga Habib Rizieq dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang berlaku. Tim kuasa hukum menduga hal ini berkaitan dengan kegiatan yang menyebabkan kerumunan.

Baca juga:   Begini Kata PKB Soal Habib Rizieq Tak Penuhi Panggilan Polisi Kemarin

“Belum mendapatkan penjelasan secara detail, tapi saya dugaan kuat, tidak menuruti perintah UU, karena adab kegiatan yang banyak mengumpulkan orang di saat PSBB,” kata Sugito Atmo Prawiro.

Seperti diketahui, kasus ini berawal ketika Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia pada 10 November 2020. Sepulang dari Arab Saudi, Habib Rizieq menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 Desember 2020.

Kegiatan itu pun menimbulkan kerumunan dengan jumlah massa yang masif. Saat itu, massa sampai menutup Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat.

Akibat dari kasus itu, Habib Rizieq bersama beberapa petinggi FPI ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, pada Sabtu, 12 Desember 2020, setelah diperiksa lebih dari 12 Jam, Habib Rizieq ditahan di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari.

Selain dikenakan Pasal 93 tentang UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Habib Rizieq juga dijerat dengan Pasal 160 KUHP dan 216 KUHP. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar