harianpijar.com, JAKARTA – Wacana reshuffle kabinet kembali mencuat usai ditetapkannya 2 menteri, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, sebagai tersangka kasus korupsi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai pemegang kuncinya.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menyerahkan ‘jatah’ pos Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial kepada partai lain. Dua kursi menteri itu disebut tetap milik Partai Gerindra dan PDIP.
“Sekali lagi ya, hemat saya, Pak Jokowi ya menunggu nama dari Prabowo dan Ibu Mega, begitu. Jadi bolanya cepat atau lambat bukan di Pak Jokowi, tapi di Pak Prabowo dan Ibu Mega,” kata M Qodari kepada awak media, Jumat, 11 Desember 2020.
M Qodari menyoroti kedekatan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara dengan pimpinan partai masing-masing. Menurutnya, kedua menteri yang menjadi tersangka korupsi itu memiliki kedekatan dan sejarah tersendiri, sehingga membuat kedua partai sulit menentukan pengganti.
“Edhy Prabowo punya sejarah yang panjang dengan Prabowo Subianto, dan Juliari Batubara punya sejarah yang panjang dengan Megawati Soekarnoputri. Jadi saya melihat cukup terguncang juga secara emosional, dan karena itu agak was-was untuk mencari penggantinya,” terangnya.
Lebih lanjut, M Qodari menilai pertimbangan dalam aspek kepercayaan atau trust menjadi salah satu penghambat dalam proses reshuffle kali ini. Kondisi itu berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan reshuffle.
“Pertimbangannya bukan cuma soal teknis, tapi juga soal trust, ya. Itu saya kira kuncinya soal trust. Nah, itu yang bisa menjadi variabel panjang atau pendek, lama atau sebentar,” paparnya.
Selain itu, dikatakan M Qodari, keputusan reshuffle akan dilakukan dengan melihat perkembangan isu terkini. Menurutnya, faktor lain yang yang akan menjadi faktor penentu reshuffle adalah vaksin COVID-19.
“Kayaknya soal reshuffle masih tetap melihat perkembangan isu vaksin, ya. Karena vaksin ini jadi faktor yang sangat determinan dalam mempengaruhi asumsi-asumsi rencana-rencana pembangunan dan kinerja ke depan, gitu,” ujar M Qodari.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berulang kali marah kepada para pembantunya pada tahun pertama periode kedua masa jabatannya yang menghadapi tantangan berat pandemi Corona.
Rentetan kekecewaan Presiden dan OTT KPK terhadap dua menteri, yaitu Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, makin memperkuat peluang adanya reshuffle kabinet. Isu santer reshuffle kabinet akan diumumkan pada akhir Desember 2020, tak lama setelah gelaran pilkada serentak digelar. (msy/det)