harianpijar.com, JAKARTA – PP Muhammadiyah mengkritik kehadiran Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman pada konferensi pers tertembaknya 6 anggota laskar FPI di Polda Metro Jaya. Kodam Jaya pun memberikan penjelasan soal itu.
Kapendam Jaya Letnan Kolonel Arh Herwin BS menegaskan dugaan TNI terlibat dalam penanganan penyidikan tertembaknya 6 orang laskar itu tidak benar. Dirinya mengatakan kehadiran Pangdam Jaya dalam acara itu bertujuan memberikan dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya.
“Dalam hal ini, kehadiran Pangdam Jaya untuk tetap membantu Polda Metro Jaya, guna mengantisipasi terjadinya eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya,” ujar Herwin dalam keterangan tertulis di situs Kodam Jaya, Selasa, 8 Desember 2020.
Adapun pernyataan lengkap Kodam Jaya soal kehadiran Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman di jumpa pers tertembaknya 6 laskar FPI adalah sebagai berikut:
Menanggapi pernyataan Pers yang disampaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan Ham dan Kebijakan Publik Dr. Busyro Muqoddas, S.H.M.Hum, di Yogyakarta, pada tanggal 8 Desember 2020.
Dalam Pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan Ham dan Kebijakan Publik menyampaikan, “Menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh pihak Kepolisian, hal ini menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan yang berarti TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utama TNI.”
Menjawab pernyataan pers tersebut, Kapendam Jaya Letnan Kolonel Arh Herwin B.S, memberikan hak jawab mengenai pernyataan pers pada poin 8 tersebut, di kantornya Mapendam Jaya Cililitan-Jaktim, Selasa, (8/12/2020).
Kapendam Jaya mengatakan bahwa pernyataan pers dalam poin 8, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Busyro Muqoddas, S.H.M.Hum tentang dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan adalah tidak benar, TNI dalam hal ini Kodam Jaya memang tidak penah diturut sertakan atau dilibatkan dalam proses penyidikan tindak kejahatan sipil yang terjadi di masyarakat, karena sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi RI dan Pejabat PNS tertentu sesuai UU.
Selanjutnya kehadiran Pangdam Jaya di Polda Metro Jaya, adalah sesuai dengan Tupok TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Dan Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf “b” angka “10”, tugas pokok TNI adalah Operasi Militer Selain Perang, yakni membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang, jelasnya.
Jadi kapasitas Pangdam Jaya saat hadir dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya tentang peristiwa baku tembak personel Polisi dengan Laskar FPI di Jalan Tol Kerawang KM 50 yang mengakibatkan 6 anggota Laskar FPI meninggal dunia, yaitu untuk melihat dan memberikan dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum terhadap adanya aksi melawan hukum yang dilakukan oleh oknum FPI yang mana dalam aksinya membawa senjata tajam dan senjata api ilegal saat melakukan pengawalan dan pengamanan MRS.
Dalam hal ini kehadiran Pangdam Jaya untuk tetap membantu Polda Metro Jaya, guna mengantisipasi terjadinya eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, pungkas Kapendam Jaya.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah menyayangkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman ikut dalam jumpa pers soal tertembaknya 6 anggota laskar FPI. Menurut Muhammadiyah, sikap Dudung Abdurachman itu menunjukkan TNI telah keluar dari tugas dan fungsinya.
“Menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh pihak kepolisian,” ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam jumpa pers melalui akun YouTube Muhammadiyah Channel, Selasa, 8 Desember 2020.
“Hal ini menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan yang berarti TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utama TNI,” imbuhnya. (msy/det)