Fadli Zon Soal 2 Menteri Jokowi Jadi Tersangka KPK: Memang Waktu yang Tepat untuk Reshuffle

Fadli-Zon
Fadli Zon. (foto: Rayapos/Galuh Ratnatika)

harianpijar.com, JAKARTA – Dua menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam waktu berdekatan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Terkait hal itu, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet.

“Memang waktu yang tepat walaupun terlambat untuk reshuffle,” ujar Fadli Zon seperti dilansir dari detik, Minggu, 6 Desember 2020.

Menurut Fadli Zon, meski terlambat, perombakan kabinet perlu dilakukan. Dirinya menyarankan agar posisi menteri dapat diisi orang-orang yang memiliki integritas dan keahlian sesuai bidangnya.

“Cari orang-orang profesional dan ahli di bidang masing-masing. Punya kapasitas, kapabilitas (dan) integritas,” sebutnya.

Baca juga:   Kasus Penjebakan PSK, Praktisi: Pemerintah dan Penegak Hukum Abai Soal Andre

Lebih lanjut, dikatakan Fadli Zon, penetapan dua menteri sebagai tersangka korupsi menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, hal ini membuktikan korupsi terus merajalela di Indonesia bahkan di masa pandemi COVID-19.

“Ini pukulan bagi pemerintahan Jokowi kedua. Makin menunjukkan bahwa korupsi masih terus merajalela bahkan di tengah pandemi. Seiring dengan kolusi dan nepotisme yg terus meningkat, demokrasi makin tertekan oleh pendekatan otoritarian terhadap mereka yang kritis,” kata Fadli Zon.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjadi tersangka dugaan suap Bansos COVID-19. Sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menjadi tersangka dalam kasus ekspor benur atau benih lobster.

Baca juga:   Nusron Wahid: Yakin Tidak Ada Restu Presiden Terkait Calon Ketua Umum Golkar

Atas hal ini, Presiden Jokowi telah menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat tindak pidana korupsi. Dirinya percaya KPK bekerja transparan dan profesional.

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Minggu, 6 Desember 2020.

“Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (msy/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar