Soal Penghadangan, Kuasa Hukum: Minta Maaf jika Ada Hal yang Tak Mengenakkan

Aziz-Yanuar
Aziz Yanuar. (foto: Suara/Muhamad Yasir)

harianpijar.com, JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya sempat dihalangi oleh laskar dari Front Pembela Islam (FPI) saat hendak melayangkan surat panggilan kedua kepada Habib Rizieq Syihab di kediamannya, Petamburan, Jakarta Pusat. Kuasa hukum Habib Rizieq yang juga Wakil Sekum FPI, Aziz Yanuar, meminta maaf.

Aziz Yanuar mengatakan tidak ada instruksi penghadangan penyidik Polda Metro Jaya yang akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Habib Rizieq. Menurutnya, insiden itu akibat adanya kesalahpahaman.

“Soal mengenai penghadangan-penghadangan itu, tidak ada sepengetahuan kami. Tidak ada penghadangan dan tidak ada instruksi tersebut, dan kita sudah mengusahakan di Petamburan tidak ada hal-hal seperti itu,” ujar Aziz Yanuar kepada detik, Sabtu, 5 Desember 2020.

Baca juga:   Kapolda Metro: Berkas Perkara Firza Husein Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Aziz Yanuar mengaku sudah berkoordinasi dan meminta maaf kepada penyidik terkait insiden tersebut. Dirinya memastikan tim kuasa hukum Habib Rizieq serta FPI tidak pernah menginstruksikan penghadangan kepada polisi.

“Saya pun sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik, meminta maaf jika ada hal-hal yang memang kemarin dirasa tidak mengenakkan buat mereka. Tetapi itu salah paham dan bukan bagian dari instruksi kami sebagai kuasa hukum ataupun FPI,” kata Aziz Yanuar.

Seperti diketahui, kejadian itu terjadi pada Rabu, 3 Desember 2020. Dialog alot sempat terjadi antara penyidik Polda Metro Jaya dan laskar FPI.

Baca juga:   Muhammadiyah Soal Habib Rizieq Tempuh Jalur Hukum Terkait 6 Laskar Tewas: Langkah Elegan

Kapolri Jenderal Idham Azis, yang mengetahui hal tersebut, merasa geram. Dirinya menegaskan negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan cara-cara premanisme. Apalagi jika ada yang menghalang-halangi proses penegakan hukum di Indonesia.

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua,” kata Idham Azis dalam keterangannya, Kamis, 3 Desember 2020.

“Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” tambahnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar