Tak Lagi Jadi Pengurus MUI, Tengku Zul: Harus Ada Regenerasi, kalau Saya Cukup

Tengku-Zulkarnain
Tengku Zulkarnain.

harianpijar.com, JAKARTA – Tengku Zulkarnain atau yang lebih dikenal dengan Tengku Zul, tidak lagi menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2020-2025. Tengku Zul pun legowo terkait hal itu.

“Kan harus ada regenerasi. Kalau saya merasa cukuplah, 10 tahun jadi wasekjen sudah cukup lama. Jadi saya pikir cukuplah, apalagi saya kan tidak dari organisasi besar awalnya, seperti MUI dan Muhammadiyah,” ujar Tengku Zul saat dihubungi, Jumat, 27 November 2020.

Tengku Zul mengatakan, selepas tidak lagi jadi pengurus MUI, dirinya bisa lebih fokus pada kegiatan lain, seperti berdakwah hingga mengurus pesantrennya.

“Saya bisa konsentrasi ke yang lainlah, ngurus pesantren saya dan lain-lain, terus dakwah lagi dengan jemaah tablig, bisa keliling dunia. Ini kan suatu kegembiraan besar juga bagi saya,” ucapnya.

Sedangkan terkait hasil fatwa yang dikeluarkan MUI dari hasil Munas X, Tengku Zul mengaku tidak mempermasalahkannya. Dirinya merasa yakin fatwa MUI tetap terjaga dari dulu.

Kendati demikian, Tengku Zul meminta MUI tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak prorakyat.

Baca juga:   Sekjen MUI: KH Ahmad Ishomuddin Masih Menjabat, Kalau Dipecat Pakai SK

“Kalau fatwa kan terjaga MUI dari dulu ya, kan ada 50-an orang yang duduk dalam memutuskan fatwa itu, jadi fatwa tetap terjaga dari dulu, apalagi tiga tahun sekali ada ijtima ulama fatwa. Kalau fatwa, insyaallah nggak masalah,” kata Tengku Zul.

“Cuma kita berharap ke depan MUI tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat, itu saja harapan saya,” imbuhnya.

Tengku Zulkarnain sebelumnya menjabat sebagai Wasekjen MUI. Namun, pada struktur kepengurusan baru MUI, namanya tidak ada, baik di jajaran dewan pertimbangan maupun dewan pimpinan MUI.

Seperti diketahui, MUI telah menyelesaikan Musyawarah Nasional (Munas) X. Hasilnya, Ketua Umum MUI dijabat oleh Miftachul Akhyar. Kemudian Anwar Abbas, Marsudi Syuhud, dan Basri Barmanda menjabat Wakil Ketua Umum MUI.

Sementara itu, Ma’ruf Amin menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa keputusan penetapan kepengurusan ini tidak dapat diganggu gugat.

“Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” ujar Ma’ruf Amin.

Baca juga:   Din Syamsudin: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Jadi Pemimpin Rakyat Indonesia

Selain menetapkan kepengurusan, MUI juga menetapkan sejumlah fatwa. Ada lima fatwa yang ditetapkan dalam Munas X MUI.

Adapun lima fatwa hasil Munas X MUI adalah sebagai berikut:

1. Fatwa tentang Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin
2. Fatwa tentang Pendaftaran Haji Saat Usia Dini
3. Fatwa tentang Pemakaian Masker bagi Orang yang Sedang Ihram
4. Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan
5. Fatwa tentang Penundaan Pendaftaran Haji bagi Yang Sudah Mampu

Munas X MUI diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, pada 25-27 November 2020. Munas digelar secara luring dan daring. Peserta luring adalah pengurus MUI pusat dan perwakilan daerah, sementara peserta daring adalah para pengurus daerah.

Munas X MUI mengangkat tema ‘Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen’. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar