Irma-Suryani-Chaniago
Irma Suryani Chaniago. (foto: dok. poskotanews)

harianpijar.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR yang juga Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon, meminta Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dicopot lantaran bicara ‘bubarkan FPI’ dan dinilai sudah melanggar tupoksi TNI. Politikus Partai NasDem nonaktif, Irma Suryani Chaniago, mengkritik sikap Fadli Zon tersebut.

“Seorang wakil rakyat seharusnya berpihak kepada rakyat, apa pun yang membahayakan keselamatan rakyat dari penyebaran COVID-19 harus dicegah, bukan malah membela pejabat pelanggar protokol COVID dan menyalahkan TNI! Mikir nggak sih Menteri Pertahanannya siapa,” ujar Irma Suryani Chaniago dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 November 2020.

Fadli Zon, dikatakan Irma Suryani Chaniago, sebaiknya mengkritisi pemda DKI Jakarta yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi. Menurutnya, Fadli Zon tidak cermat dalam mengeluarkan pernyataan.

“Harusnya Fadli mengkritisi pemda DKI, yang melakukan pembiaran pelanggaran protokol COVID berjemaah dan meminta pertanggungjawaban moral Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bukan malah membela nggak keruan dengan menyebut UU yang salah terkait posisi gubernur yang dia sebut membawahi kapolda dan pangdam,” kata Irma Suryani Chaniago.

“Fadli sebagai wakil rakyat tidak cermat membuat statement berdasarkan UU yang sudah direvisi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini bukanlah UU No 32 Tahun 2004 seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon, melainkan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bukanlah PP No 19/2010, melainkan PP No 33/2018,” imbuhnya.

Baca juga:   Karena Sudah Teruji, Fadli Zon: Dengan Tangan Terbuka Gerindra Ajak Dahnil Anzar Gabung

Lebih lanjut, Irma Suryani Chaniago menyatakan Partai NasDem mendukung penuh apa yang dilakukan aparat negara. Dirinya menilai sudah waktunya aparat bersikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar dan merusak persatuan.

“Terkait penurunan baliho-baliho FPI yang dilakukan aparat negara, sebagai politikus NasDem nonaktif dan sebagai rakyat, saya dan saya pastikan Partai NasDem mendukung penuh langkah TNI dan Polri. Sudah waktunya negara mengambil tindakan atas politisasi umat dan agama oleh FPI,” sebutnya.

Selain itu, Irma Suryani Chaniago juga menyinggung reuni 212 yang tak perlu digelar. Terlebih, menurutnya, agenda itu bersifat politis yang bukan merupakan fungsi dari ormas.

Baca juga:   Ahok: Karena Paling Getol Mempersoalkan Sejumlah Hal, Pernah Mau Dipindah dari Komisi II DPR

“Demikian pula dengan reuni 212, saya kira sudah tidak perlu lagi diberi izin, karena agendanya sangat politis. 212 bukan ormas. Mobilisasi massa atas nama agama dan umat harus jelas tujuannya. Jangan gunakan agama dan umat untuk kepentingan politik. Pelaksanaan acara hari besar keagamaan seharusnya difungsikan untuk ceramah keagamaan yang menambah keimanan, bukan mengumbar angkara murka kepada pemerintah dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Irma Suryani Chaniago.

“Untuk itu, saya memperingatkan politisi dan partai-partai politik yang main dua kaki, berhentilah bermain-main dengan politik identitas untuk kepentingan 2024. Jangan gadaikan keutuhan NKRI hanya demi hasrat berkuasa,” tambahnya.

Sebelumnya, Fadli Zon menilai pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyinggung soal ‘bubarkan FPI’ sudah melanggar tugas pokok fungsi (tupoksi) TNI. Dirinya menyarankan agar Dudung Abdurachman dicopot dari jabatan sebagai Pangdam.

“Juga sudah offside ini Pangdam. Sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja,” ujar Fadli Zon kepada awak media, Jumat, 20 November 2020. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar