Arifin
Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin. (foto: detik/Ilman)

harianpijar.com, JAKARTA – Pakar epidemiologi menilai denda Rp 50 juta kepada Habib Rizieq Syihab lantaran membuat kerumunan di massa pandemi tak cukup. Menanggapi hal itu, Satpol PP DKI Jakarta mengatakan bahwa denda tersebut diberikan sesuai dengan aturan Pergub DKI Jakarta.

“Ya semua kita acuannya aturan saja karena sanksinya itu,” ujar Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin saat dihubungi, Minggu, 15 November 2020.

Menurut Arifin, denda itu diberikan berdasarkan pengamatan soal pelanggaran protokol dalam acara Maulid Nabi tersebut. Dari situ, kata dia, pihaknya langsung mendatangi kediaman Habib Rizieq untuk menyampaikan sanksi dengan Rp 50 juta tersebut.

Baca juga:   Anies: Alhamdulillah Jumlah Penumpang Kendaraan Umum Meningkat Sangat Drastis

“Semalam kita lihat pelanggarannya apa, hari ini kita ke sana kita berikan sanksi sesuai dengan ketentuan pergub. Kita semua pakai aturan,” jelasnya.

Selain itu, Arifin juga mengatakan pihaknya melakukan penindakan kepada pelanggar protokol kesehatan yang datang di acara Maulid Nabi tersebut. Dirinya menegaskan Satpol PP DKI Jakarta berkomitmen menegakkan aturan protokol kesehatan.

“Bahwa aturan Pemprov sudah diatur dan sanksinya sudah demikian. Prinsipnya Satpol PP DKI komitmen menegakkan protokol kesehatan,” kata Arifin.

Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Iwan Ariawan, menilai sanksi denda Rp 50 juta yang dikenakan Satpol PP DKI Jakarta kepada Habib Rizieq Syihab tidak cukup. Menurutnya, acara Habib Rizieq yang menimbulkan kerumunan seharusnya langsung dibubarkan.

Baca juga:   Masih Jalani Sidang, Natal Tahun ini Ahok Tidak Gelar "Open House"

“Tidak cukup (disanksi denda). Untuk selanjutnya perlu dicegah terjadi kerumunan, seperti tidak memberikan izin berkumpul dan dibubarkan jika mulai ada kerumunan orang,” ujar Iwan Ariawan kepada awak media, Minggu, 15 November 2020.

“Besaran denda tergantung peraturannya. Tidak cukup maksud saya, tidak bisa hanya dengan denda saja. Berikutnya harus tidak diberikan izin atau dibubarkan,” sambungnya. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar