harianpijar.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak tegas dan tidak konsisten terkait penanganan kerumunan acara yang dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Terkait hal itu, Pemprov DKI Jakarta mengatakan pihaknya telah memberikan imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan.
“Jadi Pak Gubernur sudah menginstruksikan seluruh jajaran Satpol PP, semua, kami semua untuk pertama membantu terus melakukan kampanye soal protokol COVID, soal protokol kesehatan terkait dengan 3M,” kata Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Kecamatan Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 November 2020.
Menurut Ahmad Riza Patria, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan pihak organisasi keagamaan untuk menyelesaikan masalah kerumunan di acara maulid. Dirinya meminta panitia acara maulid untuk melaksanakan kegiatan secara virtual.
“Kita juga sudah meminta termasuk ormas, majelis taklim, dan lain sebagainya kalau melaksanakan kegiatan termasuk kegiatan maulid yang sedang berlangsung dalam beberapa bulan bahkan minggu dalam beberapa bulan ke depan ini untuk tentu kita imbau, kita minta untuk menghadirkan jamaah secara virtual, secara daring, secara online,” jelasnya.
Ahmad Riza Patria mengatakan dengan melaksanakan acara secara virtual, maka tokoh agama telah memberikan contoh penanggulangan Corona di masa pandemi.
“Tidak mengurangi arti dan makna (maulid). Justru kita pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin daerah, pemimpin ormas, dan pemimpin agama, memberikan contoh untuk kita semua,” ujar Ahmad Riza Patria.
Sebelumnya, epidemiolog menyoroti kerumunan massa simpatisan Habib Rizieq baik di Jakarta maupun di wilayah penyangga, seperti Bogor, Jawa Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak tegas dan tidak konsisten dalam menerapkan aturan terkait adanya pandemi COVID-19.
Kerumunan pertama yang disorot adalah saat massa menjemput kedatangan Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Selasa, 10 November 2020, hingga di kediaman Habib Rizieq di Petamburan. Massa juga diketahui memadati kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 November 2020, dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Habib Rizieq.
Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan banyaknya massa yang berkumpul pada masa PSBB transisi sebagai bentuk ketidaktegasan Pemprov DKI Jakarta menerapkan aturan PSBB. Dirinya menilai ketidaktegasan itu dapat merugikan masyarakat luas.
“Ketidaktegasan dan ketidakkonsistenan dalam menerapkan intervensi sosial, physical distancing. Jelasnya, tidak tegas dan akan merugikan masyarakat luas,” kata Dicky Budiman saat dihubungi, Sabtu, 14 November 2020.
Menurut Dicky Budiman, Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak boleh pandang bulu dalam menegakkan aturan terkait adanya pandemi COVID-19. Jika kasus positif kembali melonjak, masyarakat luas akan semakin dirugikan.
“Tidak boleh pandang bulu, tidak boleh juga kendur, karena ini untuk kesehatan masyarakat,” tukasnya. (nuch/det)