harianpijar.com, JAKARTA – Rencana pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ramai dibicarakan.
Terkait hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemberian Bintang Mahaputera bukan bermaksud ingin membungkam Gatot Nurmantyo yang kini kerap melemparkan pernyataan kritis kepada pemerintahan Jokowi.
Mahfud MD menjelaskan bahwa Gatot Nurmantyo pernah menjadi Panglima TNI saat periode pertama Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Karena itu, setiap anggota kabinet Jokowi mendapat penghargaan Bintang Mahaputera.
“Gatot Nurmantyo itu pernah menjadi Panglima, Panglima itu adalah anggota kabinet. Semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai itu mendapat Bintang Mahaputra Adipradana, kecuali Kapolri dan Panglima,” terang Mahfud MD seperti disiarkan dalam YouTube Kemenko Polhukam, Kamis, 5 November 2020.
Walau Gatot Nurmantyo tidak menjabat sebagai Panglima TNI full semasa satu periode kepemimpinan presiden, dia tetap akan mendapat penghargaan. Sama halnya dengan Kapolri dan Kepala Staf, pemilihan Panglima TNI tidak sama seperti menteri-menteri di kabinet pemerintahan.
“Kapolri, Panglima dan Kepala Staf Angkatan meskipun tidak satu periode, kalau pernah menjabat itu mendapat bintang Mahaputra. Karena apa? Karena jabatan Panglima TNI dan Kapolri tidak ada periodenya. Presiden mau dipasang, selesai diberhentikan. Gatot termasuk yang ini,” kata Mahfud MD.
Jokowi sudah memberi penghargaan kepada sejumlah tokoh yang pernah dan atau masih menjadi anggota kabinetnya pada Agustus lalu. Gatot Nurmantyo masuk pada kloter berikutnya yang pemberian penghargaannya akan digelar pada 11 November nanti.
“Dan yang akan mendapat banyak, 30 orang lebih lah. Ada Susi Pudjiastuti dapat, itu juga orang kritis. Tetap dapat Ada Retno Marsudi, Luhut Panjaitan, dan beberapa menteri yang sudah selesai tapi belum mendapat, nanti akan diberikan tanggal 11,” ujar Mahfud MD.
Selain itu, Mahfud MD juga membantah pemberian penghargaan kepada Gatot Nurmantyo dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Menurutnya, ini hanya persoalan waktu saja.
“Kemarin keputusannya anggota kabinet Pak Jokowi Agustus kemarin sudah diberi tetapi kan terlalu banyak waktu itu. Ada dari beberapa lembaga, tenaga medis. Lalu ditunda. Ditundanya waktu itu dijanjikan bulan November karena tidak boleh lewat dari Bulan Desember,” ungkapnya.
Mahfud MD juga tak ingin ambil pusing dengan berbagai penilaian dari sejumlah pihak terkait pemberian penghargaan ini. Dirinya menegaskan penghargaan dari Jokowi itu merupakan hak Gatot Nurmantyo.
“Bahwa ada macam-macam penilaian biasalah. Kalau nanti Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang nanti orang curiga, ya kan? Kok tidak diberi, karena (Gatot Nurmantyo) kritis,” ujar Mahfud MD.
“Kalu diberi lalu ada yang bilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam-membungkam, ndak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia untuk mendapat itu,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dijadwalkan akan memberikan penghargaan ke sejumlah tokoh di bulan November ini. Salah satu yang menerima penghargaan itu adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Meski demikian, Gatot Nurmantyo enggan komentar banyak lantaran dirinya belum menerima informasi resmi soal pemberian Bintang Mahaputera itu.
“Mohon maaf saya tidak bisa komentar karena belum mendapat pemberitahuan resmi,” tutur Gatot Nurmantyo kepada awak media, Selasa, 3 November 2020. (msy/det)