Said-Iqbal
Presiden KSPI Said Iqbal. (foto: detik/Rahel)

harianpijar.com, JAKARTA – Sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan kebijakan upah minimum 2021 yang tidak naik. Aksi itu akan digelar pada Senin, 2 November 2020 nanti.

Presiden KSPI Said Iqbal memastikan aksi unjuk rasa itu akan besar-besaran. Adapun titik demonya berlokasi di Istana Negara dan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

“Jadi diperkirakan maksimal 10.000-an, tapi tidak akan kurang dari 5.000 orang. Ini pasti di atas 5.000-an. Itu yang di Istana dan Mahkamah Konstitusi, semuanya berasal dari Jabodetabek,” kata Said Iqbal kepada detik, Sabtu, 31 Oktober 2020.

Selain di Jakarta, serikat pekerja/buruh di daerah juga akan menggelar aksi penolakan Omnibus Law dan upah minimum 2021.

Baca juga:   Pengamat: Indonesia Berpotensi Jadi Sasaran Serangan ISIS

“Sedangkan di daerah-daerah lain tentu variasi, ada yang ribuan, ada yang 5.000-an orang juga. Biasanya kan itu karena gabungan jauh lebih besar aksi di daerah, dibandingkan aksi di nasional,” ungkapnya.

Menurut Said Iqbal, unjuk rasa besar-besaran ini tak berhenti di 2 November saja. Dirinya menyebut tanggal 9 dan 10 November akan kembali digelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang sama, atau bahkan lebih banyak.

“Jadi ada 3 aksi. Tanggal 2 November di Istana dan Mahkamah Konstitusi, itu 24 provinsi serentak. Tanggal 9 November ada lagi di DPR, dan juga serempak di 24 provinsi. Isunya sama dua tadi, cabut Omnibus Law, dan naikkan UMP 2021. Ketiga, tanggal 10 November di Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dan tentu di 24 provinsi akan serempak. Itulah 3 hari yang akan kita laksanakan,” papar Said Iqbal.

Baca juga:   Berkaca Peledakan Bom Kampung Melayu, Wakapolri: Polisi Antisipasi Aksi Teroris Saat Mudik

“Bisa jadi tanggal 10 November lebih banyak lagi, karena itu kan to the point ke Kemnaker mengenai upah minimum,” sambungnya.

Oleh karena itu, jika Kemnaker tak mengabulkan permintaan buruh, Said Iqbal memprediksi akan ada mogok kerja nasional.

“Bila ini tidak didengar oleh Kemnaker tentang upah minimum, pasti akan ada mogok kerja nasional. Karena kan upah akan ada perundingan di tingkat perusahaan. Karena dia ada perundingan di perusahaan, dan ada potensi upah minimum atau upah berkala tidak naik, bisa terjadi mogok kerja secara serempak, secara nasional. Tapi tetap mengikuti prosedur, yaitu UU 13/2003,” ujar Said Iqbal. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar