harianpijar.com, JAKARTA – PPP ikut menanggapi soal ormas Projo yang meminta kepada Kementerian BUMN agar relawan Jokowi yang menempati posisi direksi dan komisaris BUMN diperbanyak. PPP menegaskan bahwa pilihan dalam Pilpres tidak selalu transaksional.
“Kalau soal permintaan sih biasa saja. Namanya aja minta gitu. Cuma kan semuanya terukur kontribusi dalam Pilpres, misalkan kalau itu dikatakan jerih payah ya. Tetapi kan sekali lagi, pilihan di Pilpres itu kan dukung mendukung kan tidak selalu transaksional,” kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi kepada awak media, Jumat, 30 Oktober 2020.
Achmad Baidowi mengatakan keputusan untuk mengangkat jajaran direksi atau komisaris BUMN berada di tangan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, Erick Thohir juga memiliki parameter tertentu.
“Yang penting dikabulkan atau tidak itu kan tergantung dari yang punya otoritas, Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN sebagai mantan Ketua TKN-nya Jokowi, sekaligus pembantunya presiden dalam kabinet. Dan beliau ya memiliki parameter tertentu, tidak sembarang orang permintaannya musti langsung dikabulkan. Tapi harus dilihat dulu, dilihat dulu bagaimana-bagaimananya,” jelasnya.
Selain itu, dikatakan Achmad Baidowi, sudah ada sejumlah relawan yang menjadi komisaris BUMN. Mulai dari pendukung yang tergabung dalam partai politik maupun non partai.
Achmad Baidowi juga mengatakan tidak banyak pendukung Jokowi dari partai koalisi yang menduduki posisi komisaris BUMN. Dirinya menekankan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi direksi atau komisaris BUMN.
“Kalau dikatakan menitikberatkan ke partai koalisi nggak juga. Tidak banyak kok kalau yang di partai koalisi itu yang ada di komisaris. Tentu untuk diangkat ke komisaris itu kan tidak sembarangan harus ada syarat tertentu yang harus terpenuhi,” ujar Achmad Baidowi.
Sebelumnya, Projo meminta Kementerian BUMN memperbanyak jumlah relawan yang menduduki posisi komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Presiden Jokowi. Projo yakin banyak pendukung Jokowi yang memiliki kompetensi untuk menempati posisi komisaris ataupun direksi di BUMN.
“Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN,” tutur Sekjen Projo, Handoko, kepada awak media, Jumat, 30 Oktober 2020.
Handoko lalu menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Dirinya menyebut Erick Thohir seolah menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN. Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN,” tukas Handoko. (nuch/det)