PKS Tak Setuju Usul Projo yang Minta Komisaris-Direksi BUMN Banyak Diisi Relawan

Amin-Ak
Amin Ak. (foto: dok. fraksi PKS)

harianpijar.com, JAKARTA – Ormas Pro Jokowi (Projo) meminta Kementerian BUMN menambah jumlah relawan yang menduduki posisi komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Presiden Jokowi. Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak menilai tuntutan tersebut akan menjadi beban negara.

“Jadi ya mestinya kita semua itu mbok ya berpikir, inilah, apa, negara, gitu loh. Jangan berpikir pribadi atau hanya kepentingan kelompok. Kasihan kan dampaknya ke rakyat. Menurut saya, tuntutan kayak gitu ya tadi, menjadi beban akhirnya. Beban negara,” ujar Amin saat dihubungi, Jumat, 30 Oktober 2020.

Amin menyatakan tidak setuju usulan dari Projo yang meminta jumlah relawan Jokowi di jajaran BUMN diperbanyak. Bahkan, dirinya menegaskan ketidaksetujuannya itu berlaku terhadap siapa pun yang memberi usulan serupa.

“Sangat tidak setuju. Kita tidak melihat pada Projo-nya. Apa pun judulnya, siapa pun latar belakangnya, mau judulnya ormaslah, mau judulnya tim sukses, mau judulnya apa, kalau terus mirip berpikirnya kayak begitu, tidak setuju,” sebutnya.

Baca juga:   Ramal Rezim Jokowi Bakal Jatuh, Karding Sebut Amien Rais Belum Move On dari Rasa Benci

Lebih lanjut, Menurut Amin, kinerja BUMN saat ini sudah terpuruk. Sebab, kata dia, proses pengangkatan direksi dan komisaris BUMN tidak menggunakan pendekatan profesionalisme.

“Fakta sekarang, kinerja BUMN itu sudah terpuruk. Itu satu. Kenapa? Kebanyakan beban. Kenapa kebanyakan beban? Pengangkatan direksi komisaris itu tidak menggunakan pendekatan profesionalisme. Bukan profesionalisme pertimbangannya tapi berdasarkan pendekatan politik mayoritasnya, gitu untuk nampung-nampung tim sukses, nampung-nampung pejabat,” kata Amin.

Amin menilai unsur politik dalam proses pengangkatan pejabat BUMN lebih dominan. Karena itu, jika ada relawan menuntut agar para pendukung nonpartai Jokowi menduduki jabatan BUMN, menurutnya, BUMN tidak akan bisa mencapai tujuannya.

“Kedua, juga dari sisi jumlah gitu loh. Pengangkatannya itu tidak benar-benar berbasis kompetensi tadi, bukan berbasis profesionalisme. Tapi lebih kepada banyak ya, saya nggak mengatakan semuanya, tapi kok unsur politiknya kok lebih dominan,” ujar Amin.

Baca juga:   Ketua DPP PKB Yakin Nama-Nama Calon Menteri yang Selama Ini Beredar Benar

“Kalau ada tuntutan seperti ini lagi, ini akan memperparah kinerja BUMN. Akhirnya BUMN bukan bisa mencapai tujuan pendiriannya, malah akan semakin menjadi beban negara,” imbuhnya.

Sebelumnya, Projo meminta Kementerian BUMN memperbanyak jumlah relawan yang menduduki posisi komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Presiden Jokowi. Projo yakin banyak pendukung Jokowi yang memiliki kompetensi untuk menempati posisi komisaris ataupun direksi di BUMN.

“Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN,” tutur Sekjen Projo, Handoko, kepada awak media, Jumat, 30 Oktober 2020.

Handoko lalu menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Dirinya menyebut Erick Thohir seolah menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN. Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN,” tukas Handoko. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar