Harun-Masiku
Harun Masiku. (foto: dok.rmoljatim)

harianpijar.com, JAKARTA – Buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR, Harun Masiku, masih belum tertangkap hingga saat ini. Terkait hal itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengevaluasi tim satuan tugas (Satgas) yang memburu Harun Masiku.

“iya, yang jelas dievaluasi, terutama satgasnya yang bertanggung jawab,” ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Oktober 2020.

Menurut Karyoto, pencarian buronan ini memang menjadi salah satu perhatian dari pimpinan. Untuk itu, kata dia, tim di Kedeputian Penindakan akan terus berupaya menangkap para buronan KPK.

“Tentunya bagi kami ini tentu harus dipicu lagi tentang bagaimana cara mencari buronan dalam sistem korwil korsup itu kita membantu mencari DPO. DPO sendiri masih terbengkali, ini tidak terbengkali artinya tidak ada informasi yang signifikan. Kita punya di DPO Harun Masiku kemudian yang Aceh, Izil Azhar, Samin Tan dan Hendra,” sebutnya.

Karyoto lalu mencontohkan tim satgas yang menangani Nurhadi. Dirinya menyebut tim Satgas kasus Nurhadi itu selama 2 bulan tidak berhenti mencari informasi hingga akhirnya menangkap Nurhadi.

Baca juga:   Menhan Ryamizard Minta Ada Tindakan Tegas Jika Benar Enzo Zenz Allie Terkait HTI

“Seperti satgas Nurhadi mungkin 2 bulan di lapangan cari informasi, ketika ada di Surabaya, lari ke Surabaya, lalu ada informasi di Jakarta. Namanya borunan ya terus moving dan bersyukur kita bisa tangkap Nurhadi,” kata Karyoto.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku telah meminta Direktur Penyidikan KPK Brigjen Setyo Budi dan Deputi Penindakan KPK Irjen Karyoto untuk mengevaluasi kinerja tim pemburu Harun Masiku. Pasalnya, sejak masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 27 Januari lalu, hingga kini jejak tersangka suap itu tak terlacak.

“Bagaimana progresnya, apa kendalanya? Kalau memang butuh tim satgas pendamping atau penambahan personel, silakan,” ujar Nawawi Pomolango kepada detik, Jumat, 14 Agustus 2020.

Opsi tim pendamping atau tambahan personel ditawarkan mengingat tim satgas penyidikan ini tak terlibat dalam proses penyelidikan kasus Harun Masiku sejak awal. Selain dua pejabat KPK tadi, Nawawi Pomolango mengaku secara intens meminta penjelasan langsung dari tim satgas.

Diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka di kasus suap PAW DPR yang hingga saat ini belum tertangkap. Padahal, tiga tersangka lain, yaitu Saeful Bahri, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, sudah divonis bersalah.

Baca juga:   Hari Ini, KPK Akan Hadirkan Sembilan Saksi Pada Sidang E-KTP

Saeful Bahri divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Saeful Bahri yang juga kader PDIP itu dinyatakan hakim bersalah memberikan suap kepada Wahyu Setiawan saat menjabat Komisioner KPU.

Hakim meyakini Saeful Bahri memberikan suap secara bertahap dan bersama-sama Harun Masiku, yang hingga kini belum tertangkap.

Adapun pemberian pertama sebesar SGD 19 ribu atau setara dengan Rp 200 juta diserahkan pada 17 Desember 2019. Pemberian kedua sebesar SGD 38.350 atau setara dengan Rp 400 juta diserahkan pada 26 Desember 2019 oleh Saeful Bahri kepada Agustiani Tio Fridelina.

Kemudian, Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan Agustiani Tio Fridelina divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Pembacaan vonis untuk Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dilakukan pada 24 Agustus 2020. Keduanya terbukti bersalah menerima suap dari Saeful Bahri dan Harun Masiku. (msy/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar