Moeldoko
Moeldoko. (foto: detik/Andhika Prasetia)

harianpijar.com, JAKARTA – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah anggapan sejumlah pihak yang menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin cenderung bersifat represif dan mengabaikan demokrasi terkait demo omnibus law UU Cipta Kerja.

“Jadi pemerintah tidak ada sama sekali upaya untuk melakukan represif dengan tujuan-tujuan tertentu, tapi tujuan tadi adalah bagaimana pemerintah harus bisa berposisi untuk melindungi segenap bangsa,” ujar Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2020.

Anggapan pemerintah represif disorot lantaran cara-cara aparat dalam menangani demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja. Moeldoko pun mengingatkan bahwa demo yang berakhir rusuh dapat mengancam stabilitas negara.

“Satu sisi demokrasi harus bertumbuh dengan baik, berproses dengan baik tapi pada sisi yang lain stabilitas tetap jadi perhatian. Begitu kita abai terhadap stabilitas maka ada kecenderungan negara ini bisa menuju ke anarkis,” terangnya.

Moeldoko mengatakan, untuk memastikan stabilitas negara tidak terancam, pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang anarkis saat demo. Sebab pemerintah bertanggungjawab melindungi seluruh masyarakat.

Baca juga:   Ketua MPR: Kami Mendesak Pemerintah Segera Sosialisasikan Isi UU Cipta Kerja

“Padahal tugas bernegara atau tujuan bernegara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi semuanya. Jangan karena perilaku kekerasan oleh sekelompok orang yang nyatanya mengganggu kebutuhan orang lain yang banyak dan pemerintah diam maka pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Moeldoko.

Kendati demikian, pemerintah memastikan terus mendukung upaya demokrasi. Hanya saja, kata Moeldoko, demokrasi harus dikawal dengan regulasi yang tepat.

“Biarkan demokrasi bertumbuh dengan bagus. Tetapi sekali lagi, demokrasi harus terkawal dengan sebuah konstitusi, sebuah regulasi yang tepat agar dia berjalan dengan arah tidak salah,” sebutnya.

“Mananya sebuah kebebasan harus terkawal konstitusi agar tidak menjurus kepada anarki,” imbuh Moeldoko.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritisi tindakan represif terhadap massa yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Salah satunya, Koalisi Masyarakat Sipil yang menganggap tindakan represif dinilai tidak layak dalam merespons masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

“Kami sayangkan pemerintah, aparat keamanan memberi respons sangat tidak layak dilakukan karena ini aspirasi rakyat atas kebijakan yang diambil pemerintah. Ini bentuk pengkhianatan pemerintah dan DPR RI soal apa yang diaspirasikan masyarakat. Omnibus law ditolak masyarakat tapi terus dilanjutkan,” ujar Wakil Departemen Kampanye Walhi Edo Rahman dalam diskusi online, Kamis, 8 Oktober 2020.

Baca juga:   Ketum PKB Keberatan Jika Koalisi Jokowi Bertambah

Kemudian, Kepala Greenpeace Indonesia Leo Simanjuntak juga mengecam tindakan represif aparat. Menurutnya, tindakan itu tidak mencerminkan sikap demokratis.

Leo Simanjuntak juga menyoroti proses dibentuknya UU Cipta Kerja ini. Sejak digodok hingga sah, kata dia, pemerintah dan DPR sama sekali tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

“Tindakan represif aparat keamanan pada hari ini menunjukkan watak demokrasi yang kental sekali dari rezim ini. Dan saya kira makin terbukti prosesnya sangat minim konsultasi dengan masyarakat, proses yang dibuldoser koalisi pemerintah yang tak mendengar concern yang valid dari intelektual, tokoh agama, akademisi yang sangat gamblang dan solid menyampaikan data-data ataupun analisa yang kuat sekali tentang bagaimana UU ini akan membawa sangat banyak persoalan daripada manfaat,” ucapnya. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar