Marwan-Cik-Asan
Marwan Cik Asan. (foto: dok. dpr)

harianpijar.com, JAKARTA – Komisi Fatwa MUI mengusulkan pembahasan masa periode presiden menjadi satu periode dengan durasi 7-8 tahun. Tak setuju dengan usul tersebut, Partai Demokrat menilai tidak ada yang salah dengan ketentuan masa jabatan presiden saat ini.

“Apa masalahnya dengan masa jabatan presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali, total 10 tahun melalui mekanisme pemilu langsung? Sepuluh tahun Pak SBY memimpin, Indonesia sangat maju dan berkembang,” ujar Waketum Partai Demokrat Marwan Cik Asan kepada awak media, Selasa, 20 Oktober 2020.

Baca juga:   PKS Nilai Usul Demokrat agar Koalisi Dibubarkan Kurang Bijak

Marwan Cik Asan mengatakan ketentuan masa jabatan presiden sudah jelas tertuang dalam UUD 1945. Dirinya menyarankan semua pihak agar mengikuti kesepakatan yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam UUD 1945.

“Saya pikir terkait jabatan presiden kan sudah jelas dalam UUD 45 hasil amandemen. Saya pikir kita konsekuen saja dengan kesepakatan kebangsaan yang sudah kita buat. Lebih baik energi bangsa saat fokus menghadapi COVID ini, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonominya,” kata Marwan Cik Asan.

Sebagaimana diketahui, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden menjadi satu kali saja. Namun, dalam satu periode itu, presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

Baca juga:   Bara Hasibuan: Mayoritas DPW PAN Ingin Bergabung ke Jokowi-Ma'ruf Amin

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah (jadi) 7 tahun atau 8 tahun, gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” tutur Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF saat dihubungi, Senin, 19 Oktober 2020.

Usul tersebut nantinya akan disampaikan dalam Munas MUI 2020. Rencananya, Munas MUI 2020 akan digelar pada 25 hingga 28 November 2020. (msy/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar