Dinilai Berhasil Amankan DPR, Pemerintahan Jokowi Paling Kuat Pascareformasi

Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: Antara/Hafidz Mubarak)

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai ada suasana politik yang berbeda selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma’ruf Amin ini.

Dibanding periode Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019), DPR pada periode Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai lebih anteng. Jokowi berhasil menjinakkan DPR.

“Ini fenomenal! Pada periode ini Pak Jokowi tidak memiliki oposisi yang kuat. Inilah pemerintahan paling kuat pascareformasi,” ujar Hendri Satrio kepada detik, Selasa, 20 Oktober 2020.

Hendri Satrio menilai Jokowi telah berhasil mewujudkan pemerintahan terkuat, kekuatannya melebihi presiden-presiden sebelum Jokowi pascareformasi. Pasalnya, kekuatan oposisi di DPR sudah melemah alias lebih banyak koalisi pendukung Jokowi di DPR.

Baca juga:   Presiden Jokowi Resmi Lantik 2 Menteri dan 3 Wakil Menteri Baru

“Inilah pemerintahan paling kuat karena oposisinya lemah. Koalisinya kuat sekali. Trias politika tidak lagi bekerja dengan semestinya,” kata Hendri Satrio.

Konfigurasi di DPR, ada 6 partai yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, dan PPP. Ada 3 partai non-koalisi pemerintahan, yakni Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Terkadang, ada pula partai non-koalisi pemerintahan yang menjadi pendukung Jokowi dalam isu-isu tertentu.

“Jokowi sangat berhasil mengamankan DPR. Koalisi Jokowi obesitas. Hasilnya, pemerintahan menjadi overconfidence,” ungkap peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes saat dihubungi terpisah.

Baca juga:   Soal Jiwasraya, Fadjroel: Istana Terima Kasih ke SBY Atas Kritik dan Informasinya

Dengan dukungan partai koalisi yang jauh lebih besar ketimbang oposisi di DPR, program-program pemerintah bisa berjalan relatif mulus. Penolakan di DPR pun bisa diminimalisir.

Bahkan, sejumlah RUU bisa diproses DPR dengan sangat cepat hingga sah, tanpa ribut-ribut, atau ributnya di akhir saja karena ada protes dari luar parlemen.

“Secara politik, koalisi obesitas memang memudahkan langkah politik Istana, tapi itu belum tentu mendapat persetujuan masyarakat. Alhasil, protes massa meningkat selama setahun belakangan. Saya melihat ada peningkatan protes massa selama setahun Jokowi-Ma’ruf,” ujar Arya Fernandes. (nuch/det)

SUMBERdetik

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini