Hasyo-Kristiyanto
Hasto Kristiyanto. (foto: tirto/Lalu Rahadian)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti kehadiran kelompok Anarko di sejumlah aksi demonstrasi di Indonesia. PDIP merasa heran ada kepala daerah yang tenang-tenang saja ketika fasilitas publik dirusak oleh kelompok Anarko.

“Anarko telah hadir dengan segala kepentingannya untuk merusak tatanan peradaban, merusak fasilitas publik, kedepankan budaya anarkis serta tidak percaya pada pemerintahan yang sah. Apa yang dilakukan oleh Bu Risma (Wali Kota Surabaya-red) adalah sikap tegas melawan Anarko. Jadi kami heran, ada kepala daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak oleh kelompok Anarko,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 Oktober 2020.

Partainya, dikatakan Hasto Kristiyanto, mengajak seluruh pihak untuk merefleksi, mengapa tradisi merusak dan mau menang sendiri masih mewarnai negara sebesar Indonesia. Dirinya menekankan bahwa tradisi merusak dan mau menang sendiri akan menghambat kemajuan bangsa.

“PDI Perjuangan mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan refleksi kritis mengapa di suatu negara besar seperti Indonesia dengan rekam jejak peradaban yang luar biasa masih diwarnai oleh tradisi amok, destruktif, mau menang sendiri, dan berbagai hal negatif lainnya yang hambat kemajuan bangsa,” jelasnya.

Baca juga:   Sekjen PDIP: Jabatan Wakil Menteri Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan

Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, undang-undang yang dibuat era pemerintahan Jokowi dengan yang dibuat saat rezim pemerintahan Soeharto tentu berbeda.

“Zaman Pak Harto sebagai Presiden, undang-undangnya praktis tidak ada kontroversi. Undang-Undang nampak baik. Namun karena hakekatnya kekuasaan otoriter, akhirnya menjadikan rakyat sebagai korban, begitu banyak rakyat meninggal akibat kekuasaan otoriter tersebut,” kata Hasto Kristiyanto.

“Sementara Pak Jokowi sungguh-sungguh bekerja keras membawa kemajuan bagi bangsa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto juga mengingatkan para pihak yang berambisi untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 agar tidak memprovokasi masyarakat. Dirinya meminta pihak-pihak tersebut sportif.

“Pemilu masih tahun 2024. Mereka yang begitu berambisi menghadap kekuasaan pemerintahan, jangan pakai model provokasi rakyat. Pakai cara gentlement dengan menggalang rakyat, bersaing secara fair, untuk pemilu yang akan datang,” ujar Hasto Kristiyanto.

“Saat ini, kita berikan kesempatan Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin untuk menjalankan tugas bagi bangsa dan negara, dengan sebaik-baiknya. Evaluasi kepemimpinan itu melalui pemilu, termasuk bagi parpol pengusungnya” imbuhnya.

Baca juga:   Jalan Kaki Yogya-Jakarta 'Gantikan' Amien Rais, PAN Doakan yang Terbaik untuk Lilik

Sebagaimana diketahui, puluhan halte TransJakarta rusak akibat aksi unjuk rasa terkait UU Cipta Kerja yang digelar pada 8 Oktober 2020 lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan biaya untuk memperbaiki halte tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp 60 miliar.

“Untuk halte itu diperkirakan sejauh ini ya, per hari ini Rp 65 miliar. Angkanya cukup besar ini bukan angka yang kecil, dan bisa dibilang ini halte terbaik di Indonesia yang rusak ini. Kalau terbaru itu ini satu di Bundaran HI dan di Tosari. Kita akan segera kembalikan supaya bisa berfungsi lagi dengan baik,” kata Anies Baswedan seusai meninjau Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Tak hanya di Jakarta, sejumlah fasilitas publik yang berada di beberapa daerah, yang di mana ada demo terkait UU Cipta Kerja juga dirusak. (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar